Pembangunan Kekuatan TNI AU Harus Mengedepankan Asas Outward Looking

Jakarta, IDM – Ketua Lembaga Kajian Pertahanan Strategis (Lembaga KERIS) dr. Arief Yunan Priyoutomo menilai, TNI Angkatan Udara memiliki peran krusial dalam menjaga kedaulatan serta keamanan wilayah udara Indonesia, khususnya di tengah dinamika global. Perang Rusia-Ukraina menunjukkan bahwa dominasi alutsista konvensional tidak lagi menjadi satu-satunya penentu. Di sisi lain, pengalaman Iran memperlihatkan bahwa tanpa kekuatan udara yang memadai, objek vital nasional rentan terhadap serangan.

Dalam konteks tersebut, maka pembangunan kekuatan udara sebaiknya tidak hanya berfokus pada inward looking. “TNI AU tidak bisa hanya sekadar bermain di ‘kandang’-nya sendiri dan diharapkan turut serta menentukan stabilitas regional. Selaras dengan itu seyogianya pembangunan kekuatan TNI AU harus mengedepankan asas outward looking dan perimbangan dengan kekuatan udara regional atau bahkan lebih untuk memastikan integritas kedaulatan udara nasional,” jelas dr. Arief dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi Indonesia Defense Magazine.

Ia menambahkan, penguatan postur pertahanan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui modernisasi alutsista, tetapi juga peningkatan interoperabilitas antarmatra, penguasaan teknologi network-centric warfare, dan penguatan keamanan siber. Pendekatan tersebut diperlukan untuk menghadapi spektrum ancaman konvensional, asimetris, maupun hibrida.

Baca Juga: 80 Tahun Pengabdian Tanpa Batas: Transformasi dan Prioritas TNI AU Menuju ‘Ampuh’

Babak Baru Kekuatan TNI AU

Dalam beberapa tahun terakhir, TNI AU semakin memperkuat kapabilitasnya melalui kehadiran sejumlah alutsista baru, seperti Rafale, A400M, drone Anka dan CH-4, serta sistem radar pertahanan udara. Langkah tersebut, lanjut Arief, menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan pengawasan dan respons udara secara lebih terintegrasi.

Secara spesifik, ia menyinggung perihal masuknya Rafale dalam barisan alutsista TNI AU yang dinilai sebagai tonggak penting dalam diversifikasi sistem persenjataan TNI AU. “Pengadaan pesawat Dassault Rafale adalah pengenalan sebuah sistem senjata baru yang selama ini didominasi sistem Amerika Serikat (AS) dan Rusia. Perancis dikenal dengan independensi dalam mengembangkan sistem senjatanya walaupun dia tergabung dengan NATO,” ujarnya.

Arief kemudian berharap, TNI AU dapat memaksimalkan peran pesawat tempur generasi 4,5 tersebut dengan beragam kecanggihan yang dimiliki. “Tentunya Rafale dengan jargonnya Omnirole Fighter juga dapat menggotong senjata strategis lain berupa rudal stand-off Scalp EG dan rudal antikapal permukaan AM39 Exocet, kapabilitas baru yang seharusnya juga dikejar TNI AU untuk memaksimalkan peran dari pesawat tempur ini,” kata Arief.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa modernisasi harus berbasis kebutuhan, kemampuan, daya gentar dan interoperabilitas agar benar-benar menjadi force multiplier, bukan malah menambah kendala operasional. “Aspek lain yang harus diperhatikan adalah dependency (ketergantungan) terhadap negara pabrikan yang bisa mempengaruhi tingkat kesiapan dari alutsista itu sendiri,” jelas Arief.

Ke depan, penguatan TNI AU masih memerlukan peningkatan pada sejumlah sektor, di antaranya kemampuan network-centric warfare melalui akuisisi pesawat AEW&C; sistem komunikasi satelit militer yang independen, penggunaan data link nasional yang robust dan secure; dan rudal pertahanan udara jarak jauh terintegrasi.

Kemudian, sistem pertahanan anti-drone; penguatan infrastruktur pangkalan dengan hardened shelter dan keamanan perimeter yang tanpa celah; serta pusat komando dan kendali operasi Angkatan Udara yang aman dari cyber intrusion dan attack juga perlu menjadi perhatian. Peningkatan hal-hal itu dapat menjadi kunci agar TNI AU tidak hanya unggul pada platform, tetapi juga pada sistem dan efektivitas operasi.

Baca Juga: Ton Taikam: Unit Intelijen Tempur Andalan

Tantangan TNI AU

Sejalan dengan percepatan modernisasi tersebut, TNI AU masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar dalam pembangunan kekuatan udara ke depan. Salah satunya adalah keterbatasan dan pembagian dukungan anggaran yang harus diseimbangkan antara modernisasi alutsista, pemeliharaan sistem, pembinaan personel, pendidikan, serta kesejahteraan prajurit dan keluarga.

“Pemenuhan kebutuhan anggaran sebanyak 2% dari Produk Domestik Bruto sesuai rekomendasi MEF (yang saat ini bahkan sudah digantikan oleh Optimum Essential Force 2025- 2044) masih harus dilakukan bertahap sesuai dengan kemampuan fiskal Negara,” tutur Arief.

Selain itu, tantangan lain yang disoroti Arief terletak pada optimalisasi integrated logistic support serta kemampuan pemeliharaan alutsista tingkat sedang dan berat di level depo, yang perlu terus diperkuat melalui sinergi dengan industri pertahanan dalam negeri.

Di sisi organisasi, efisiensi dan efektivitas struktur juga menjadi perhatian, terutama dalam setiap pembentukan satuan baru yang harus diikuti peningkatan kapasitas SDM dan dukungan teknologi, bukan sekadar penambahan personel.

AMPUH dan Kebijakan Nasional

Secara garis besar, Arief menilai konsep AMPUH dapat menjadi peta jalan (road map) penguatan TNI AU menuju World Class Air Force pada tahun 2045, yang bertepatan dengan 100 tahun merdekanya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam konteks adaptif, TNI AU diharapkan dapat senantiasa memperkuat kemampuan adaptasi organisasi dalam merespons dinamika ancaman yang semakin kompleks. Hal ini mencakup fleksibilitas dalam strategi, integrasi sumber daya, serta pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

Di sisi modern, konsep tersebut dinilai Arief merujuk pada peningkatan kemampuan alutsista dan pendukungnya. Untuk itu, pengadaan alutsista harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pengawak, integrasi teknologi seperti kecerdasan buatan dan network-centric warfare, serta dukungan industri pertahanan dalam negeri agar tidak menimbulkan ketergantungan dan tetap efektif meningkatkan daya gentar.

Baca Juga: Brigade Infanteri Pengamanan Ibu Kota 1/Jaya Sakti Garda Terdepan Penjaga Keamanan Dan Kondusivitas Ibu Kota

Pada saat yang sama, profesionalisme dan keunggulan TNI AU bergantung pada pembangunan SDM berbasis meritokrasi, standar global, dan integritas nilai keprajuritan. Kepemimpinan yang visioner dan pendekatan humanis juga menjadi kunci untuk memperkuat legitimasi institusi, baik di internal maupun di masyarakat.

Konsep AMPUH tidak berhenti pada aspek kekuatan semata. Unsur humanisme menjadi pembeda, melalui kepemimpinan yang tidak hanya disiplin, tetapi juga berempati, serta penerapan hukum humaniter dalam setiap operasi. “Pendekatan kemanusiaan dalam operasi militer dengan mematuhi Humaniter Internasional untuk melindungi warga sipil harus diterapkan oleh semua personel TNI AU,” tegas Arief.

Sementara itu, menyoroti perihal dukungan dan keterlibatan TNI AU dalam sejumlah program nasional dinilai Arief sebagai implementasi dari operasi militer selain perang (OMSP), yang termaktub dalam UU No.34 tahun 2004 tentang TNI. Dalam UU tersebut, misi OMSP dijalankan dengan tujuan mulia untuk memberi perlindungan serta kesejahteraan bagi rakyat. Kendati demikian, Arief mengingatkan pentingnya aturan keterlibatan yang jelas, sehingga tidak akan memunculkan kendala operasional yang pada akhirnya berpotensi memberi dampak buruk bagi masyarakat maupun kesiapan TNI dalam menghadapi kontijensi ancaman militer yang dapat datang sewaktu-waktu.