Jakarta,IDM – Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan sejumlah karakteristik seperti adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
Demikian ditegaskan oleh Panglima Koopsudnas (Pangkoopsudnas) Marsdya TNI Andyawan Martono dalam sambutannya pada acara pencanangan Pembangunan Zona Integritas Koopsudnas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang digelar di Gedung Leo Wattimena Makoopsudnas, Jakarta Timur, Selasa (13/9).
Sebagai Kotama sekaligus satker yang baru diresmikan pada 28 Januari 2022, Koopsudnas disebut Andyawan memiliki komitmen yang kuat untuk membangun Zona Integritas.
“Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan Koopsudnas sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025,” tegasnya.
“Melalui momentum pencanangan ini, saya meminta seluruh jajaran di lingkungan Koopsudnas untuk terus berupaya melaksanakan setiap tahapan pembangunan Zona Integritas secara konsisten dan bertanggung jawab”, tambah Panglima Koopsudnas.
Mengutip keterangan Dispen Koopsudnas, diakhir acara dilaksanakan penandatanganan pencanangan pembangunan Zona Integritas oleh Panglima Koopsudnas.
Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Entegritas seluruh personel Koopsudnas yang diwakili oleh Asops Kas Koopsudnas Marsma TNI Haris Haryanto, Aspers Kas Koopsudnas Marsma TNI Danet Hendriyanto dan Askomlek Kas Koopsudnas Marsma TNI Budi R. Leman. (yas)