Lanal Nunukan Gagalkan Penyelundupan Calon Pekerja Migran Ilegal

Jakarta, IDM – Pangkalan TNI AL (Lanal) Nunukan menggagalkan penyelundupan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) nonprosedural di Perairan Nunukan, Kalimantan Utara, Senin (20/1).

Komandan Lanal Nunukan, Kolonel Laut (P) Handoyo menjelaska tim Second Fleet Quick Response (SFQR) dari pangkalannya mengamankan tujuh warga negara Indonesia (WNI) yang akan diberangkatkan ke Negeri Jiran.

Baca Juga: Panglima TNI Resmikan Barak Siaga Denjaka

"Kejadian bermula ketika tim SFQR Lanal Nunukan sedang melaksanakan patroli rutin yang berlangsung sejak pukul 07.00 WITA di Perairan Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia," jelas Handoyo, dikutip dari keterangan Dispenal, Selasa (21/1).

Saat melakukan patroli, tim SFQR mencurigai speedboat hijau yang melaju dengan kecepatan tinggi. Mereka kemudian menghentikan dan memeriksa kapal tersebut.

"Saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan 8 orang berada didalam speedboat yang terdiri dari 1 orang motoris berinisial N, 7 orang CPMI nonprosedural," tutur Handoyo.

Adapun tujuh CPMI itu terdiri dari lima pria; satu wanita; dan satu balita berusia lima bulan. Semua WNI yang tidak memiliki dokumen resmi kemudian dibawa menuju Mako Lanal Nunukan untuk menjalani pemeriksaan.

Setelah didata, para WNI yang merupakan warga Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Selatan, ternyata dijanjikan pekerjaan di perkebunan sawit di Malaysia. Mereka harus membayar uang sekitar Rp1,5 juta untuk berangkat menuju Kalabakan, Malaysia.

Baca Juga: Puluhan Prajurit TNI AL Selami Bangkai Kapal Pertempuran Teluk Cirebon

Sementara N, nakhoda kapal tersebut mengaku tidak mengetahui bahwa penumpangnya adalah CPMI nonprosedural. N menjelaskan dirinya diperintah oleh seseorang berinisial M, untuk mengantar mereka tujuan Sei Ular - Nunukan dengan biaya Rp70.000 per orang.

Handoyo memastikan pihaknya tidak akan menoleransi segala kegiatan ilegal lewar jalur laut. "TNI AL dalam hal ini Lanal Nunukan tidak akan memberikan celah bagi sindikat penyelundupan manusia yang memanfaatkan jalur laut untuk kepentingan ilegal," tegas Handoyo. (un)