KSAL: Meski Masa Damai, TNI AL Tetap Fokus Awasi Perbatasan

Manado, IDM - TNI AL tetap menggelar operasi penegakan kedaulatan dan hukum di sepuluh wilayah perbatasan perairan Indonesia untuk menangkal ancaman yang mengganggu NKRI, meskipun saat ini berada pada masa damai.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, mengungkapkan sepuluh negara yang berbatasan dengan perairan Indonesia adalah India, Thailand, Malaysia, Singapura, Cina, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia.

"TNI AL rutin melaksanakan patroli yang dilakukan KRI dan juga menggunakan pesawat udara patroli maritim," ungkap Yudo, selepas pembukaan acara North Sulawesi International Fishing Competition (LNSIFC), Manado, Rabu (15/9).

Yudo mengatakan, pada masa damai seperti ini justru berbagai kegiatan ilegal banyak terjadi wilayah perbatasan laut Indonesia, seperti penangkapan ikan ilegal (ilegal fisihing) di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

"Banyak juga dimanfaatkan untuk penyelundupan barang-barang terlarang, seperti narkoba, minuman keras, dan barang-barang lainnya berpotensi merugikan negara," kata Yudo.

TNI AL, lanjut Yudo, juga terus melakukan pendekatan dengan sejumlah negara sahabat melalui Naval Diplomacy, seperti melakukan kunjungan antar pimpinan angkatan laut negara sahabat, mengadakan muhibah dengan KRI ke beberapa negara, dan melakukan latihan bersama dengan angkatan laut negara sahabat.

Selain itu, TNI AL juga terus melakukan pembenahan dalam pembangunan kekuatan, seperti meningkatkan sarana dan prasarana demi menunjang pengamanan di wilayah perbatasan. "Menambah kapal-kapal patroli dan alutsista di setiap Koarmada secara bertahap serta peningkatan kemampuan alutsista," ujarnya.

Ia juga meminta peran serta masyarakat untuk bersama-sama menjaga kedaulatan wilayah Indonesia dengan aktif melaporkan kepada TNI AL apabila terjadi pelanggaran wilayah yang dilakukan kapal asing dan tindakan ilegal lainnya.

"Tegaknya kedaulatan adalah dengan berkibarnya merah putih di wilayah itu, ta hanya dikibarkan KRI tetapi juga dengan kapal-kapal nelayan dan masyarakat kita," pungkasnya. (at)