Klaim Bohong OPM Bunuh Warga Sipil Tapi Sebut TNI

Jakarta, IDM - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen TNI Kristomei Sianturi menyebut klaim Organisasi Papua Merdeka (OPM) membunuh 11 penambang emas yang adalah anggota TNI tidak benar alias hoaks.

Menurutnya selama ini yang dilakukan OPM adalah sebuah propaganda yang bersifat intimidasi agar menciptakan situasi yang tidak kondusif di tanah Papua.

"Itu sifatnya intimidasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat ragu untuk kerja, ragu untuk beraktivitas, tidak mau ke kebun dan sebagainya. Termasuk yang 11 orang ini diklaim sebagai tentara. Tentara itu tercatat namanya, teregister namanya. Hari ini tidak ada satu pun prajurit TNI atau polri yang gugur di sana," kata Kristomei kepada wartawan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (9/4).

Baca Juga: Sebanyak 31 Personel Yonkav 1 Kostrad Ikut Satgas Swasembada di Papua

Lebih lanjut lulusan Akmil 1997 dari kecabangan infanteri ini mengatakan klaim OPM ini juga dimaksudkan agar terhindar dari tuduhan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

"Jadi itu yang acapkali dilakukan oleh pihak OPM selama ini. Dia berpura-pura bahwa itu militer. Kenapa dia bilang itu militer? Supaya dia terlepas dari tuduhan bahwa dia sebagai pelanggar asasi manusia. Makanya dia sampaikan itu. Paling gampang, itu tentara katanya. Itu sama kejadiannya dengan penganiayaan dan pembunuhan terhadap guru dan nakes yang lalu," kata Kristomei.

Baca Juga: Pesan Panglima Saat Melepas 1.090 Satgas TNI Kontingen Garuda ke Lebanon

Ia pun memastikan saat ini situasi menyeramkan yang digambarkan OPM di tanah Papua tidak benar dan TNI tidak akan terpengaruh dengan propaganda ini.

"Tidak ada, sebenarnya situasi yang digambarkan menyeramkan itu ya enggak, gitu-gitu aja. Kami terus melakukan pembinaan teritorial secara humanis, misalnya tenaga pengajar itu tidak ada, kan seperti yang sering kita lihat bahwa prajurit kita pun terpaksa harus mengajar di sekolah-sekolah. Tenaga kesehatan kita harus memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Itu tetap kita lakukan. Dalam rangka untuk mengatasi kesulitan rakyat yang ada di sana," tutup Kristomei. (rr)