Gandeng Gakkum KLHK, Puspomal Buru Jaringan Penyelundup Satwa Liar

Jakarta, IDM – Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal) menggandeng Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) untuk memberantas penyelundupan satwa liar ilegal. Sinergi ini menyasar pembongkaran jaringan kejahatan terorganisasi yang kerap menyusup melalui jalur transportasi dan distribusi laut.

Komitmen tersebut dibahas dalam forum sosialisasi dan koordinasi antarinstansi di Markas Komando Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (26/8).

Baca Juga: TNI dan Angkatan Bersenjata Australia akan Gelar Latma Keris Woomera Lagi, Jepang Ingin Gabung

Wakil Komandan Puspomal Laksma TNI Khoirul Fuad menegaskan, perdagangan satwa liar bukan sekadar pelanggaran konservasi sumber daya alam, melainkan kejahatan terstruktur yang memanfaatkan celah logistik.

"Perdagangan satwa liar bukan hanya persoalan lingkungan hidup dan konservasi, namun dalam perkembangannya dapat berkaitan dengan jaringan kejahatan terorganisasi, pemanfaatan jalur transportasi dan distribusi ilegal, serta berbagai bentuk pelanggaran hukum lainnya," ujar Fuad membacakan amanat Komandan Puspomal Mayjen TNI (Mar) Harry Indarto.

Fuad menekankan perlunya pertukaran informasi secara berkala antarlembaga agar petugas di lapangan bisa mencegah dan menindak penyelundupan secara tepat sasaran.

"Oleh karena itu, penanganannya memerlukan sinergi, koordinasi, pertukaran informasi, dan kolaborasi yang kuat antarlembaga," kata Fuad.

Baca Juga: Indonesia-Australia Kuatkan Kerja Sama Kesadaran Domain Maritim lewat Patkor dan Latma

Dalam agenda ini, Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Ditjen Gakkum Kehutanan Rudianto Saragih Napitu mengulas pemetaan jalur distribusi, pola jaringan, hingga modus operandi para pelaku. Sementara itu, Kasat Idik Puspomal Kolonel Laut (PM) Dedhi Priyowibowo memaparkan ketentuan hukum serta penegakan disiplin prajurit.

Sosialisasi ini diikuti jajaran pejabat utama Puspomal, pimpinan satuan Polisi Militer (Danpom), Detasemen Provos (Dandenprov), hingga Satuan Provos (Kasatprov) wilayah Jakarta untuk memastikan pengawasan di pintu-pintu masuk laut berjalan ketat dan terukur.