Dorong Penguatan ACF, Kepala Bakamla: Tak Ada Negara yang Mampu Tangani Masalah Maritim Sendiri

Jakarta, IDM – Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksdya TNI Irvansyah mendorong penguatan forum coast guard ASEAN atau ACF untuk kepentingan ASEAN.

Hal itu diungkapkan Irvansyah saat didapuk menjadi pembicara dalam forum The Manila Dialogue on the South China Sea 2025 dengan tema “Advancing The Asean Coast Guard Forum (ACF) As A Regional Mechanism” di Filipina, Minggu (9/11).

Dalam kesempatan itu, Irvansyah menyampaikan tiga hal, antara lain peran ACF dalam memperkuat koordinasi dan kapasitas coast guard di ASEAN, perkembangan proses formalisasi ACF, dan penyelarasan tujuan ACF dengan kepentingan ASEAN yang lebih luas.

Baca Juga: Menhan Resmikan Pelayanan Immunotherapy Nusantara di RS PPN Soedirman, Teknologi akan Disebar ke RS TNI Lain

Ia menekankan bahwa meskipun ACF masih menuju formalisasi dalam mekanisme ASEAN, tetapi kerja sama dan kolaborasi antaranggota ACF sudah berjalan dengan baik.

“Kolaborasi ini penting, mengingat tidak ada satu negara pun yang mampu menangani permasalah maritim sendiri. Maka kolaborasi dan kerja sama sangat penting untuk tetap dijaga dan ditingkatkan,” kata Irvansyah, dikutip dari keterangan pers Bakamla, Senin (10/11).

Selain Irvansyah, Komandan Philippine Coast Guard (PCG) Admiral Ronnie Gil L Gavan, Wakil Komandan Malaysia Maritime Enforcement Agency (MMEA) Rear Admiral Datuk Mohd Rosli Abdullah, Wakil Komandan Thai Maritime Enforcement Coordinating Center (ThaiMECC) Vice Admiral Pongsak Somboon turut menjadi pembicara.

Baca Juga: TNI AU-RAAF Rampungkan Latma Rajawali Ausindo 2025, Capai Target Interoperabilitas

Adapun pertemuan perdana ACF digelar di Bali pada 22 November 2022. Pertemuan itu dihadiri kepala coast guard dan instansi penegak hukum di laut dari seluruh negara anggota ASEAN.

Dilansir dari laman Kementerian Pertahanan RI, pembentukan ACF dimaksudkan untuk meningkatkan dan memperkuat kolaborasi para pengawal laut dalam menjaga keamanan teritorial laut.

“ACF terpanggil untuk memperkokoh kerja sama dan kolaborasi dalam mengawal keamanan laut, termasuk juga mengimplementasikan mekanisme hukum yang dapat diterapkan pada berbagai aksi kriminalitas di laut,” tulis siaran pers Kemhan RI. (nma)