Ancaman Drone Makin Meningkat, Kemhan Siapkan Strategi Counter-UAS Berlapis

Jakarta, IDM – Perkembangan pesat teknologi pesawat tanpa awak atau Unmanned Aerial Vehicle (UAV) tidak hanya membuka peluang baru bagi modernisasi pertahanan Indonesia, tetapi juga menghadirkan ancaman yang semakin kompleks.

Mengantisipasi kondisi tersebut, Kementerian Pertahanan (Kemhan) mendorong pembangunan kemampuan Counter-Unmanned Aircraft Systems (Counter-UAS) secara berlapis dan terintegrasi.

Kepala Badan Teknologi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kabatekhhan Kemhan) Laksamana Muda TNI Arif Harnanto mengatakan, pengembangan sistem tanpa awak harus selalu diikuti kemampuan untuk menghadapi sistem serupa yang dimiliki pihak lawan.

Hal itu diungkapkan Arif dalam acara Indonesia Drone Expo 2026 yang diadakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (12/8).

Menurutnya, UAV telah menjadi salah satu tren penting dalam perkembangan lingkungan strategis saat ini sehingga kemampuan menghadapi ancaman drone tidak dapat dipisahkan dari strategi pembangunan sistem tanpa awak nasional.

“Ketika kita pahami bahwasanya UAV menjadi sebuah tren yang berkembang pada perkembangan lingkungan strategis saat ini, maka setiap strategi pengembangan sistem tanpa awak harus disertai strategi menghadapi sistem yang dimiliki lawan,” kata Arif.

Ia menjelaskan, kemampuan Counter-UAS setidaknya harus mencakup sejumlah tahapan, mulai dari deteksi, identifikasi, pelacakan, penilaian tingkat ancaman, pengambilan keputusan hingga penindakan.

Baca Juga: Korps Marinir dan BNPP Restorasi Pos Pengamanan Pulau Terluar

Dengan pendekatan tersebut, sistem pertahanan tidak hanya dituntut mengetahui keberadaan drone, tetapi juga mampu menentukan jenis ancaman, mengikuti pergerakannya dan menilai tingkat bahayanya.

Bahkan drone juga dituntut untuk bisa mengambil keputusan secara cepat dan kemudian memberikan respons yang sesuai.

Arif menegaskan Indonesia tidak dapat menggantungkan pertahanan terhadap ancaman drone hanya pada satu jenis teknologi.

Menurutnya, kemampuan Counter-UAS harus dibangun secara berlapis dengan menggabungkan berbagai sensor dan teknologi.

Di antaranya ialah radar, sensor elektro-optik, sensor akustik, deteksi frekuensi radio, peperangan elektronika, sistem siber serta sarana penindakan lainnya.

“Tidak ada satu teknologi yang dapat menyelesaikan seluruh ancaman,” ujarnya.

Maka, lanjut Arif, pendekatan berlapis menjadi penting untuk menghadapi karakter ancaman UAV yang beragam.

Baca Juga: KSAD Sebut Ujung Tombak TNI AD Ada di Dansatkowil

Sistem pertahanan perlu memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi ancaman melalui berbagai sumber informasi sebelum menentukan respons yang paling tepat.

Arif berpandangan pembangunan Counter-UAS juga harus memperhatikan lingkungan sipil.

Penggunaan teknologi penindakan terhadap drone tidak boleh mengabaikan keselamatan penerbangan, penggunaan spektrum elektromagnetik maupun perlindungan masyarakat.

Arif menekankan pembangunan sistem tersebut harus mempertimbangkan keselamatan penerbangan, penggunaan spektrum, perlindungan masyarakat dan kondisi lingkungan sipil.

Lebih jauh, Arif menilai sistem tanpa awak telah mengubah karakter operasi modern. Teknologi tersebut memungkinkan kekuatan militer memperluas jangkauan pengindraan, melakukan pengawasan lebih lama dan mengurangi risiko terhadap personel.

Namun, perubahan tersebut juga melahirkan konsekuensi baru. Teknologi drone kini semakin mudah diperoleh dan dimodifikasi karena didukung komponen komersial.

Baca Juga: Momen Warga Sujud Syukur di Atas Jembatan yang Dibangun TNI AD

Siklus inovasi teknologi pun bergerak semakin cepat sehingga sistem yang hari ini dianggap unggul dapat menjadi usang dalam waktu relatif singkat.

Sehingga Arif menegaskan keunggulan pertahanan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang mempunyai platform paling canggih.

“Keunggulan ditentukan oleh pihak yang paling cepat mendeteksi, memahami, memutuskan, bertindak, mengevaluasi, dan beradaptasi,” tegasnya.

Pengembangan Counter-UAS juga tidak dapat dilepaskan dari agenda kemandirian industri pertahanan nasional.

Kemhan menilai sejumlah teknologi kritis perlu mendapat perhatian, antara lain sistem kendali, perangkat lunak, algoritma, sensor, sistem komunikasi, navigasi, propulsi, sumber energi, komponen elektronik, material dan sistem produksi.

Kerja sama internasional tetap dibutuhkan, tetapi harus diarahkan untuk meningkatkan kemampuan nasional, membuka akses teknologi, memperkuat kapasitas desain, membangun sumber daya manusia serta memperbesar keterlibatan rantai pasok dalam negeri.

“Sasaran akhirnya bukan sekadar memiliki produk, tetapi memiliki kemampuan nasional untuk menjaga keberlanjutan kapabilitas tersebut,” pungkas Arif.