Warga Negara Australia Pasok Senjata ke OPM, Kemhan dan TNI Beri Tanggapan

Jakarta, IDM – Kementerian Pertahanan RI menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum Australia terkait kasus warga negara Australia yang diketahui memasok senjata ke Organisasi Papua Merdeka (OPM).

“Tentunya itu menjadi ranah kewenangan dari pemerintah negara Australia,” ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekjen Kemhan RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang dalam konferensi pers di kantor Kemhan RI, Jakarta Pusat, Kamis (18/9).

Berkaca kasus tersebut, Kemhan RI terus berupaya dalam menjamin kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca Juga: Vietnam Punya Permintaan Khusus untuk Produk Bom Latih Indhan RI, Indonesia Ingin Timbal Balik

“Jangan ada pihak-pihak baik di internal ataupun eksternal yang mencoba untuk mengganggu kedaulatan negara sehingga nanti bisa berdampak pada keutuhan wilayah apalagi keselamatan bangsa,” tutur Frega.

Sementara itu, Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, jajarannya akan memetakan berbagai kemungkinan jalur penyelundupan senjata ke OPM.

“Nanti kami coba, apakah itu masuknya dari laut, udara, darat. Ya kami evaluasi terus lah,” kata Maruli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/9).

Kepolisian Federal Australia dan Kepolisian Queensland menangkap dan mendakwa dua pria asal Australia yang diduga memasok senjata api dan peralatan militer dari Australia ke Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sabtu (13/9).

Baca Juga: Danyonif 411/Pandawa Wajibkan Prajuritnya Mahir Gunakan Drone untuk Penugasan di Papua

Menurut keterangan Australian Federal Police, penangkapan itu merupakan pengembangan dari kasus penawanan Phillip Mehrtens yang merupakan Pilot Susi Air pada Februari 2023.

Melalui penyelidikan antiterorisme selama dua tahun, aparat Australia dan Selandia Baru mengklaim menemukan bukti yang menghubungkan seorang pria dari Negara Bagian Queensland dan seorang pria dari Negara Bagian New South Wales dengan aktivitas perdagangan senjata.

Kedua pelaku didakwa atas pelanggaran perdagangan senjata api ke kelompok paramiliter yang berbasis di Indonesia dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. (nma)