Wakil Panglima: Keterlibatan TNI dalam Kopdes Merah Putih Bagian dari OMSP

Jakarta, IDM – Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menegaskan kesiapan TNI untuk mendukung penuh percepatan pembangunan yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto, terutama melalui kolaborasi lintas sektor.

Hal itu dikatakan Tandyo saat menghadiri kegiatan peletakan batu pertama pembangunan 800 gerai, pergudangan, dan sarana pendukung Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jumat (17/10).

“Saya kira dibutuhkan kecepatan, karena Presiden selalu mematok waktu. Jadi pembangunan yang cepat itu penting, dan karena kami terstruktur, maka Agrinas Pangan Nusantara menggandeng TNI agar pembangunan ini bisa lebih cepat, tepat sasaran, dan dapat terealisasi sesuai harapan,” kata Tandyo dalam siaran pers Pusat Penerangan TNI, Sabtu (18/10).

Baca Juga: Soal Keterlibatan Prajurit TNI dalam RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, Ini Penjelasan Kapuspen

Lebih lanjut, Tandyo menjelaskan bahwa keterlibatan TNI dalam program ini merupakan bagian dari operasi militer selain perang (OMSP) yaitu membantu tugas pemerintahan di daerah, yang difokuskan pada dukungan terhadap program pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat

“Selama ini, ini baru kami mulai. Tentunya secara regulasi ada di Kementerian Desa dan Kementerian Koperasi. Kami, bersama Agrinas Pangan Nusantara, berperan untuk mempercepat pembangunan secara menyeluruh,” ujar Tandyo.

Terbaru, TNI menggandeng PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk mempercepat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Baca Juga: Puspenerbal dan BRIN Jajaki Riset Teknologi Senjata hingga Sensor

Perjanjian kerja sama itu ditandatangani di Ruang Hening Gedung Soedirman Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (10/10).

TNI membantu dalam hal survei dan validasi lokasi pembangunan; sosialisasi dan publikasi percepatan pembangunan; konstruksi bangunan dan mobilisasi masyarakat; pengawasan dan evaluasi percepatan pembangunan; distribusi logistik; pengamanan kegiatan dan stabilitas wilayah; pertukaran data dan informasi; hingga penyerahan bantuan tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) dan kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak.

Dalam pelaksanaannya, TNI akan mengerahkan sumber daya hingga ke tingkat bawah untuk memastikan seluruh tahapan berjalan efektif dan sesuai sasaran. (nma)