UU Melarang Demonstrasi di Instalasi Militer, Ini Alasannya

Jakarta, IDM - Belum lama ini, ratusan mahasiswa menggelar aksi menyampaikan pendapat atau demontrasi di Markas Kodam XIV Hasanuddin, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Demontrasi ini menuntut pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Menanggapi hal ini, TNI AD dari Kodam XIV Hasanuddin buka suara. Lewat unggahan Instagram @kodam.hasanuddin dikutip pada Jumat (10/4), disebutkan Undang-Undang melarang demontrasi di instalasi militer.

Baca Juga: Unhan RI Tegaskan Komitmen Mencetak Lulusan yang Siap Berkontribusi bagi Negara

Dijelaskan dasar hukum tersebut terdapat pada UU No. 9 Tahun 1998 Pasal 9 Ayat (2) menyatakan bahwa penyampaian pendapat dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali Istana Kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek vital nasional.

"Instalasi militer yang dimaksud adalah Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI), pangkalan militer (darat, laut, udara), asrama militer, fasilitas pendidikan militer dan seluruh area yang berada di bawah yurisdiksi TNI," tulis Kodam XIV Hasanuddin.

Baca Juga: TNI Kawal Pembangunan Jembatan Perintis Garuda di Nabire

Lebih lanjut dijelaskan berdasarkan UU tersebut, larangan ini berlaku karena ada alasan yaitu kegiatan demonstrasi di area tersebut dapat membahayakan keamanan nasional, mengganggu operasional fasilitas vital yang menopang kehidupan masyarakat, keselamatan publik yang berpotensi menimbulkan kekacauan dan membahayakan warga sipil.

"Bila melanggar akan diberi sanksi dan tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku," tutup Kodam XIV Hasanuddin. (rr)