HANKAM

TNI Hitung Tambahan Anggaran karena Validasi Organisasi

Satuan baru
Satuan baru hasil dari validasi organisasi TNI dikukuhkan dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Komando Pasukan Khusus, Batujajar, Bandung, Minggu (10/8/2025). (Foto: Dok. Puspen TNI)

Jakarta, IDM – TNI telah menghitung kebutuhan operasional karena validasi organisasi. Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi.

Diketahui, TNI melaksanakan validasi organisasi yang diresmikan lewat upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Komando Pasukan Khusus, Batujajar, Bandung, Minggu (10/8).

“TNI sudah menghitung betul berapa kebutuhan untuk operasional, dengan adanya misalnya Batalyon Teritorial Pembangunan, kemudian Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, itu sudah kami hitung juga kebutuhannya,” ujar Kristomei selepas upacara kehormatan militer di Batujajar, Minggu.

Baca Juga: Presiden Prabowo Resmikan 6 Kodam Baru, Mayjen Zainul Arifin Pimpin Kodam XXII/Tambun Bungai

Validasi organisasi TNI, termasuk pembentukan Batalyon dan Brigade Teritoral Pembangunan, akan menambah jumlah personel.

TNI akan merekrut tamtama dan bintara untuk Batalyon dan Brigade Teritoral Pembangunan.

“Nah tentunya kan kami sudah menghitung (anggaran), termasuk Kementerian Pertahanan RI sudah mengkalkulasi itu semua,” kata Kristomei.

Untuk tahun ini, Kemhan RI mengusulkan anggaran pertahanan sebesar Rp 247,5 triliun dari yang sebelumnya Rp 166,1 triliun. Adapun realisasi anggaran pertahanan selama semester I-2025 mencapai Rp 102,2 triliun (61,6 persen). Anggaran pertahanan nantinya dibagi untuk tiga matra.

Baca Juga: KSAU Minta Danseskoau Kembangkan Pendidikan yang Adaptif terhadap Teknologi Militer

“Itu (besaran anggaran) masih bersifat proyeksi pemerintah, belum melalui persetujuan akhir oleh DPR RI,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Kemhan RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang dalam keterangan tertulisnya kepada Indonesia Defense Magazine, Kamis (17/7).

Adapun dalam upacara kehormatan militer di Batujajar, Minggu, Presiden Prabowo Subianto meresmikan dan mengukuhkan sejumlah satuan baru TNI, antara lain enam Komando Daerah Militer (Kodam), 14 Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral), tiga Komando Daerah Angkatan Udara (Kodau), satu Komando Operasi Udara, dan enam Grup Komando Pasukan Khusus.

Selain itu, terdapat 20 Brigade Teritorial Pembangunan, satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Korps Pasgat, 100 Batalyon Teritorial Pembangunan, lima Batalyon Infanteri Marinir, dan lima Batalyon Komando Pasukan Gerak Cepat. (nma)

PERTAHANAN NASIONAL

Hankam

LIHAT SEMUA
Helikopter Mi 17V5

Nama Dua Prajurit yang Tewas dalam Kecelakaan Helikopter TNI AD

TNI Angkatan Darat memberikan keterangan terbaru terkait kecelakaan Helikopter Mi 17V5 saat melaksanakan operasi pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di perairan Desa Sungai Perlu, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu (4/11).

INOVASI & ALUTSISTA

Teknologi

LIHAT SEMUA
Canggih! Robot Lidik Denzinubika Siap Hadapi Ancaman Nuklir dan Kimia

Canggih! Robot Lidik Denzinubika Siap Hadapi Ancaman Nuklir dan Kimia

Detasemen Zeni Nuklir, Biologi, dan Kimia (Denzinubika) memperkuat kapabilitas operasionalnya dengan menggelar uji fungsi Robot Lidik Nubika di Bogor. Kehadiran teknologi robotik modern ini disiapkan untuk mendukung penyelidikan berisiko tinggi sekaligus meminimalkan ancaman di lapangan.

VISUAL DISPATCH

In Frame

LIHAT SEMUA
ARSIP & SEJARAH

History

LIHAT SEMUA
Kisah Ilyushin Il-28T ALRI, Pesawat Pembom Torpedo yang Ditakuti Blok Barat

Kisah Ilyushin Il-28T ALRI, Pesawat Pembom Torpedo yang Ditakuti Blok Barat

Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) pernah mengoperasikan armada udara pemusnah yang ditakuti kekuatan militer barat. Di tengah berkecamuknya dinamika pertahanan dekade 1960-an, barisan jet pembom buatan Uni Soviet disiagakan untuk menjaga kedaulatan maritim nasional dari ancaman kapal perang musuh.