TNI AL Tegaskan Tak Tanggapi Permintaan Satria Kumbara Pulang ke Indonesia

Jakarta, IDM – Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama Tunggul menegaskan TNI AL tidak menanggapi permintaan Satria Arta Kumbara yang ingin kembali ke Indonesia, pascabergabung sebagai tentara bayaran di Rusia.

Hal itu diungkapkan oleh Tunggul saat pihak TNI AL bertemu dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Jakarta, Kamis (31/7) untuk kerja sama antar-lembaga. Pertemuan keduanya juga menyinggung soal Satria yang saat ini menjadi perbincangan di ruang publik.

"Kita tetap berpedoman dengan putusan-putusan pengadilan yang sudah ada," tegas Tunggul, dalam keterangannya, dikutip Jumat (1/8).

Pada pertemuan tersebut, Tunggul menjelaskan TNI AL dan Kementerian Hukum saling menyamakan persepsi soal polemik Satria, yakni dari sisi militer hingga status kewarganegaraan.

Baca Juga: TNI Lumpuhkan Tiga Anggota OPM di Papua Tengah, Sita Senpi Milik Prajurit yang Gugur pada 2019

"Kementerian Hukum tetap menyampaikan, sesuai undang-undang, apabila seseorang bergabung dengan militer asing tanpa izin presiden, maka dia ecara otomatis akan kehilangan kewarganegaraannya," jelasnya.

"Statusnya dia sebagai anggota militer, saya kembali menegaskan, setelah dinyatakan brhenti dari TNI AL tahun 2023 itu, yasudah kita tidak ada kaitan lagi dengan yang bersangkutan," sambungnya.

Tunggul menekankan, kasus Satria wajib dijadikan peringatan kepada prajurit TNI AL lainnya, resiko membelot ke militer asing berdampak merugikan, yakni kehilangan semua hak sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

"Kepada seluruh prajurit TNI AL yang aktif agar tetap setia menjalankan tugas sesuai Sapta Marga dan sumpah prajurit. Peristiwa ini jadi contoh nyata sekaligus peringatan, begitu bergabung dengan tentara asing, segala haknya sebagai WNI akan hilang atau dicabut," ujarnya.

Baca Juga: 4 KRI TNI AL Latihan Manuver dengan Kapal Induk Inggris di Perairan Maluku

Sebelumnya, Satria pernah memberikan pernyataan melalui video yang beredar di media sosial TikTok @zstorm689, keputusan menjadi tentara bayaran di Rusia dilandasi oleh kebutuhan ekonomi, bukan karena niat mengkhianati negara.

"Saya tidak pernah mengkhianati negara sama sekali, karena saya niatkan datang ke sini hanya untuk mencari nafkah. Wakafa billahi, dan cukuplah Allah menjadi saksi," ungkapnya dalam video yang diunggah pada Minggu (21/7).

Satria pun meminta Presiden Prabowo Subianto hingga Menteri Luar Negeri Sugiono untuk membantu mengakhiri kontrak dengan militer Rusia dan meminta hak kewarganeraan Indonesia dikembalikan.

"Mohon izin, untuk saat ini yang bisa mengakhiri kontrak saya tersebut hanya bapak Prabowo di Kementerian Pertahanan Rusia kepada bapak Vladimir Putin, dan bantuan dari Allah. Jujur, saya tidak ingin kehilangan kewarganegaraan saya, karena kewarganegaraan Indonesia bagi saya adalah segala-galanya dan tidak pernah ternilai harganya," ucapnya. (at)