TNI AL Kenalkan Sistem Kendali MSALI, Berharap Interoperabilitas Informasi Maritim Lebih Solid

Jakarta, IDM – TNI Angkatan Laut memperkenalkan sistem maritime security awareness link interchange (MSALI) kepada jajaran Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).

Pengenalan itu dipimpin Kepala Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI AL (Kadisinfolahtal) Laksma Ferry Johansyah lewat rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (10/11).

Rakor diselenggarakan dalam rangka memperkuat integrasi sistem informasi maritim nasional guna mendukung peningkatan kesadaran situasi maritim atau maritime domain awareness.

Baca Juga: 407 Peserta Lulus Seleksi TNI AD dan akan Ikut Pendidikan Bintara

Peserta yang terdiri dari Staf Komunikasi dan Elektronika TNI AL, Disinfolahtal, Pusat dan Pengendalian (Puskodal) TNI AL serta perwakilan Kemenko Polkam itu membahas pertukaran data antarinstansi dalam pengamanan wilayah laut Indonesia.

“Melalui pelaksanaan rakor ini, TNI AL berharap terwujudnya interoperabilitas sistem informasi maritim nasional yang lebih solid, sehingga mampu mendukung tugas pokok TNI AL dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan penegakan hukum di laut,” tulis siaran pers, dikutip dari laman TNI AL.

Sistem MSALI merupakan salah satu platform kendali informasi maritim yang berfungsi mempertemukan dan menghubungkan data pemantauan laut dari berbagai pusat kendali.

MSALI diharapkan dapat menciptakan gambaran situasi maritim yang lebih komprehensif, cepat, dan akurat.

Baca Juga: 407 Peserta Lulus Seleksi TNI AD dan akan Ikut Pendidikan Bintara

Rakor tersebut juga diisi dengan paparan teknis penggunaan sistem, simulasi integrasi data, dan diskusi lanjutan mengenai mekanisme penerapan bersama antarinstansi.

Dalam keterangan tertulisnya, Kepala Staf TNI AL Laksamana Muhammad Ali menyampaikan komitmennya terus mendorong transformasi TNI AL, salah satunya melalui peningkatan teknologi informasi di lingkungan TNI AL.

Ali menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara TNI AL dengan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah lain. Arahan ini didasari oleh kompleksitas tantangan keamanan maritim dan kedaulatan nasional yang membutuhkan pendekatan komprehensif dan terpadu. (nma)