TNI AL Endus Jalur Tikus Penyelundupan Satwa di Maluku, Siapkan Patroli Ketat!

Jakarta, IDM – Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IX meningkatkan kewaspadaan terhadap celah keamanan di perairan Indonesia Timur yang rawan menjadi perlintasan ilegal. Pasukan berlambang jangkar ini mensinyalir kuat, penyelundup kerap mengeksploitasi pelabuhan rakyat dan jalur laut sunyi untuk memperdagangkan spesies endemik ke luar negeri.

Asisten Operasi (Asops) Komandan Kodaeral IX Kolonel Laut (P) Priyo Dwi Saputro, mengungkapkan luasnya jangkauan laut Maluku menyajikan tantangan kompleks dalam pengawasan sumber daya alam. Pihaknya kini mempertebal sinergitas lintas instansi untuk memitigasi risiko kerusakan ekosistem maritim bagi generasi masa depan.

Baca Juga: TNI AD dan Kemenko Pangan Sepakati Percepat Pengelolaan Sampah Nasional

"Kami memetakan wilayah Indonesia Timur sebagai koridor utama keragaman hayati yang sangat rentan terhadap praktik niaga gelap. Penyelundup saat ini menggunakan modus operandi yang semakin rumit demi membawa keluar fauna lindung melalui rute-rute laut yang sulit terjangkau," ujar Priyo dalam diskusi strategi di Ambon, Maluku, Selasa (5/5).

Ia menegaskan, langkah antisipasi tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik kapal perang, tetapi juga ketajaman analisis data di lapangan. Kodaeral IX berkomitmen memutus mata rantai sindikat tersebut langsung dari pintu-pintu masuk perairan.

"Kunci utama untuk menekan angka kejahatan lingkungan ini terletak pada pengawasan ketat lewat patroli keamanan laut serta sokongan intelijen maritim yang solid. Kami bersinergi aktif dengan BKSDA dan otoritas pelabuhan untuk mengidentifikasi setiap pergerakan mencurigakan di wilayah kerja kami," tambah Priyo.

Baca Juga: Penusukan Prajurit TNI AD di Kemayoran Akibat Cekcok

Selain penegakan hukum, TNI AL berharap kegiatan ini mampu mengerek kesadaran kolektif masyarakat mengenai dampak buruk kerusakan ekologis. Intervensi ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memproteksi kekayaan alam nusantara dari ancaman kejahatan lintas negara yang terorganisir.

Diskusi krusial tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Korem 151/Binaiya, Bakamla Zona Maritim Timur, hingga jajaran Polda Maluku dan balai penegakan hukum setempat. Kolaborasi masif ini bertujuan memastikan stabilitas keamanan lingkungan di Bumi Raja-Raja tetap terjaga. (at)