Tanpa Jalur Cadangan, Sabotase Kabel Bawah Laut Bisa Tumbangkan Internet RI

Jakarta, IDM – Ketergantungan Indonesia pada kabel fiber optik bawah laut berada dalam posisi rawan. Pasalnya, jalur data internet nasional belum memiliki sistem cadangan yang memadai jika terjadi pemutusan atau sabotase di dasar laut.

Kepala Pusat Olah Yudha di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) Kolonel Laut (P) Bagus Jatmiko, membeberkan 95 persen lalu lintas data internet Indonesia bergantung pada jaringan kabel dan pipa yang membentang di dasar laut.

"Konsentrasi titik pendaratan kabel data kita menciptakan potensi single point of failure atau titik tumpuan rawan berskala nasional," ujar Bagus dalam diskusi maritim Semar Sentinel, Jakarta, Selasa (28/7).

Baca Juga: Peran Kereta Api Masih Relevan di Era Perang Modern

Bagus mengungkapkan jaringan data utama Jawa-Sumatra-Kalimantan serta jalur internet di Indonesia bagian timur cuma mengandalkan satu pintu pendaratan, yakni di Jawa Barat dan Sulawesi Utara. Ketiadaan jalur ganda membuat jaringan komando militer, sistem pemerintahan, hingga transaksi ekonomi digital terancam lumpuh total saat kabel utama terputus.

Risiko ini kian membesar karena negara-negara besar mulai gencar berebut pengaruh dalam perang dasar laut (seabed warfare). Insiden ledakan pipa gas Nord Stream dan pemutusan kabel data di Laut Baltik menjadi bukti nyata, infrastruktur bawah laut kini disasar sebagai target serangan.

Ancaman tersebut bahkan sudah masuk ke wilayah Nusantara. Nelayan beberapa kali menemukan wahana intai bawah air tanpa awak (glider) milik negara asing yang menerobos perairan Indonesia tanpa izin, termasuk di Selat Lombok.

Baca Juga: Suasana Haru Pemakaman Pratu Galuh Nugraha, Gugur Saat Basmi Narkoba

Penemuan wahana tanpa awak ini mengindikasikan adanya pihak luar yang diam-diam memetakan kontur dan data bawah laut Indonesia untuk kepentingan militer mereka.

Untuk mencegah bahaya tersebut, Bagus mendesak pemerintah membangun sistem pengawasan domain bawah laut (underwater domain awareness). Pemerintah perlu memasang jaringan sensor bawah air secara meluas dan mengintegrasikan pusat data berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence).

"Membangun pertahanan dasar laut tidak bisa cuma mengandalkan pembelian kapal selam. Kita wajib membangun ekosistem utuh untuk melindungi infrastruktur digital nasional," tegas Bagus.