Stafsus Menhan Ultimatum OPM Hentikan Kekerasan dan Kosongkan Wamena, Keluarkan Tiga Tuntutan

Jakarta, IDM – Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan Negara Lenis Kogoya mengeluarkan tuntutan agar Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menghentikan seluruh aksi kekerasan terhadap warga sipil di Papua.

Lenis Kogoya juga mengultimatum juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom beserta seluruh anggota OPM untuk mengosongkan wilayah Wamena dan sekitarnya.

Ultimatum itu menyusul meningkatnya eskalasi politik dan tindakan kekerasan di Papua belakangan ini. Lenis menyoroti rentetan aksi intimidasi, penganiayaan hingga pembunuhan terhadap warga sipil, guru, misionaris, dan penginjil serta aksi pembakaran fasilitas sekolah.

Baca Juga: Wakil Menteri Perang AS Temui Menhan Sjafrie, Gelar “Round Table” Bahas Langkah Konkret

"Saya sampaikan kepada seluruh pasukan TPNPB bahwa belakangan ini eskalasi kekerasan, penyesatan hingga pembunuhan eksekusi mati antarwarga sipil, guru, misionaris, dan penginjil terus terjadi. Bahkan mama-mama disiksa dan fasilitas sekolah dibakar. Aksi-aksi ini harus segera dihentikan,” kata Lenis dalam keterangannya, Selasa (11/8).

Dalam seruannya, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tanah Papua ini juga menetapkan tiga tuntutan utama yang wajib dipatuhi oleh TPNPB-OPM.

Pertama, soal penyebaran isu negatif dan ancaman. Lenis meminta OPM menghentikan penyebaran isu-isu provokatif di media massa serta menghentikan ancaman pembunuhan terhadap rakyat sipil dan pemerintah daerah.

Kedua, Lenis meminta OPM mengosongkan Wamena.

“Segera keluar dari ibu kota Wamena dan sekitarnya agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat serta persiapan peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia,” ujar Lenis.

Ketiga, Lenis meminta OPM menghentikan segala bentuk aksi kekerasan, pembunuhan, dan penyiksaan terhadap sesama Orang Asli Papua (OAP) maupun warga sipil lainnya.

Baca Juga: Pangkoopsudnas Tinjau Kesiapan Tim Demo Udara TNI AU Jelang Peringatan HUT ke-81 RI

Lenis menekankan bahwa mandat adat dari tujuh wilayah adat di Papua dan aturan konstitusi menugaskan dirinya untuk melindungi masyarakat sipil dan mempertahankan keutuhan NKRI.

Ia memperingatkan, apabila ketiga poin ultimatum tersebut tidak diindahkan, para pemilik hak ulayat dan masyarakat adat akan berkumpul untuk mengambil sikap tegas ke OPM.

Lenis juga meminta TPNPB-OPM tidak mengacaukan situasi keamanan di tanah lahirnya, wilayah La Pago.