Soal TNI Jaga DPR, MPSI Nilai Sudah Sesuai Konstitusi

Jakarta, IDM – Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, mengatakan bahwa keterlibatan tentara dalam menjaga Gedung DPR/MPR RI di Senayan merupakan langkah konstitusional yang tidak perlu dipersoalkan.

Ia mendukung Menhan Sjafrie Sjamsoeddin yang menegaskan peran TNI sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan simbol negara.

Menhan, menurutnya, tidak menugaskan TNI, melainkan menegaskan peran konstitusi TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan TNI adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara kedaulatan serta keutuhan NKRI.

“Jadi penjagaan gedung DPR/MPR adalah hal wajar, karena di sanalah simbol kedaulatan rakyat berada,” kata Noor Azhari di Jakarta, Kamis (18/9).

Baca Juga: TNI AD Kerahkan 1.500 Prajurit, Alutsista Tank hingga Roket Astros di HUT ke-80

Ia menjelaskan, amanat konstitusi itu dipertegas dalam UU 3/2025 tentang TNI, yang menyebutkan peran TNI tidak hanya menghadapi ancaman militer dari luar, tetapi juga mengamankan objek vital strategis yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara.

Selain itu, UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menempatkan DPR/MPR sebagai salah satu obyek vital demokrasi yang wajib dilindungi.

“Menjaga Gedung DPR/MPR bukan sekadar soal keamanan fisik, tapi tentang memastikan simbol kedaulatan rakyat tetap berdiri tegak. Dalam situasi yang belum sepenuhnya kondusif, TNI sebagai penjaga kedaulatan hadir untuk memastikan stabilitas negara tetap terjaga,” tegas Noor.

Baca Juga: Bela Negara di Ruang Digital

Noor menyebut langkah ini sejalan dengan prinsip state sovereignty dalam hukum internasional, dimana negara berhak menempatkan kekuatan militernya untuk menjaga pusat-pusat kedaulatan politik negara.

“Negara manapun pun pasti akan melakukan hal serupa. Jadi, jangan dipandang sebagai militerisasi ruang sipil, tetapi sebagai bentuk konkret bahwa bangsa ini menjaga kehormatan dan kedaulatannya, apalagi peristiwa akhir Agustus 2025 jadi pengalaman untuk semakin mawas diri, "pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan bahwa instalasi DPR akan dijaga penuh oleh TNI. Hal itu diungkapkan Sjafrie usai melakukan rapat bersama Komisi I, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (16/9).

Baca Juga: Lulus Pendidikan, 230 Prajurit Dikukuhkan Jadi Penerjun Payung TNI AU

“Jadi TNI akan menjaga simbol kedaulatan negara di DPR, jadi saya sudah menyetujui dan Panglima akan menindak lanjuti bersama para kepala staf bahwa instalasi DPR akan dijaga oleh TNI,” tegas Sjafrie.

Sjafrie menerangkan penjagaan ketat dilakukan TNI di Gedung DPR RI akan dilakukan sampai dengan kondisi dan situasi yang kondusif.

“Ya terserah penilaian situasi, kalau memang diperlukan kita harus ada di tengah-tengah rakyat,” ungkapnya.

Sjafrie juga menuturkan TNI akan menjaga instalasi-instalasi pemerintah yang perlu mendapat perhatian, khususnya instansi pemerintah yang berhubungan dengan kedaulatan Tanah Air. Sjafrie menyebut parameter kategori kondusif itu melihat dari aspek rakyat bisa aman dan nyaman dalam bekerja. (nhn)