Soal Izin Lintas Udara, Menhan Sjafrie: AS akan Ikuti Aturan Kita

Jakarta, IDM – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa Amerika Serikat (AS) akan mengikuti aturan Indonesia soal izin lintas udara.

Diketahui, AS meminta izin lintas pesawat militer mereka di wilayah udara Indonesia. Izin lintas itu kemudian disebut blanket overflight clearance.

“(Menteri Perang AS bilang), ‘kami akan ikuti peraturan yang Anda keluarkan’. Itu diucapkan secara lisan kepada saya,” kata Sjafrie dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).

Baca Juga: KSAL Lantik Komandan STTAL Baru, Ini Daftar Lengkap Mutasi Strategis TNI AL

Izin itu disampaikan Menteri Perang AS Peter Brian Hegseth saat bertemu Sjafrie dalam ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM) Plus 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Dalam pertemuan bilateral itu, Pete Hegseth mengatakan bahwa pesawat-pesawat militer AS akan melintas Indonesia untuk keperluan mendesak.

“Boleh enggak melintas wilayah Indonesia apabila kami ingin melintas untuk keperluan-keperluan tertentu yang mendesak?” kata Sjafrie menirukan ucapan Hegseth.

Singkat cerita, Sjafrie diundang ke AS untuk pertemuan bilateral dengan Hegseth. Pertemuan itu digelar di Pentagon, Washington D.C., AS, pada 13 April 2026, yang kemudian menghasilkan kesepakatan pertahanan yang dituangkan dalam Major Defense Cooperation Partnership (MDCP).

Baca Juga: Panglima AL Belanda Bedah Akar Ketegangan Geopolitik Laut Modern

Kedua belah pihak menandatangani letter of intent (LoI) yang menghormati integritas dan kedaulatan teritorial masing-masing.

“Jadi kami tidak bikin komitmen apa-apa dengan Amerika Serikat dalam hal udara. Tidak. Kami mempertahankan konstitusi dan kami mempertahankan kita punya kepentingan nasional. Dan dalam defense cooperation, kita ada prinsip mutual benefit dan mutual respect. Ini semua ada di dalam LoI itu,” kata Sjafrie.

Selain itu, kata Sjafrie, ada kerja sama intelijen antarkementerian sampai ke tingkat operasional untuk overflight clearance.

“Dan itu (ada dalam) penandatanganan letter of intent overflight clearance,” kata Menhan.

Masih dibahas

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan RI Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait sebelumnya menyatakan bahwa usulan overflight clearance masih menjadi bahan pertimbangan internal Pemerintah Indonesia.

Baca Juga: Menhan Sjafrie Buka Fakta di Balik Kunjungan ke AS, Tegaskan Tak Ada Komitmen Overflight

Rico mengatakan, usulan dari AS tersebut akan ditinjau secara cermat berdasarkan kepentingan nasional, prinsip politik luar negeri Indonesia, dan kedaulatan negara.

“Dalam proses pembahasannya, Indonesia telah melakukan sejumlah penyesuaian penting serta menegaskan bahwa dokumen tersebut tidak bersifat mengikat (nonbinding) dan tidak otomatis berlaku, serta masih memerlukan pembahasan lebih lanjut melalui mekanisme teknis dan prosedur nasional yang berlaku,” tutur Rico melalui keterangan tertulis, Selasa (14/4).

Kemhan RI menekankan bahwa setiap kemungkinan kerja sama, termasuk yang masih berupa usulan dan sedang dalam pembahasan, akan selalu ditempatkan dalam kerangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kepentingan nasional, serta kepatuhan pada hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku. (nma)