Segel Tambang Ilegal, Kasum TNI Pastikan Penertiban Kawasan Hutan Tidak Serampangan

Jakarta, IDM – Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Tampubolon memastikan bahwa penertiban kawasan hutan tidak dilakukan secara serampangan.

Ini dikatakan Richard selaku Wakil Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), saat meninjau penertiban kawasan hutan di Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara, Kamis (11/9).

“Penertiban kawasan hutan tidak dilakukan secara serampangan, melainkan melalui sejumlah tahapan. Mulai dari pemanggilan untuk klasifikasi, identifikasi, hingga komunikasi lintas lembaga,” kata Richard dalam siaran pers Pusat Penerangan (Puspen) TNI, Jumat (12/9).

Richard mengatakan, penertiban kawasan hutan dikoordinasikan dengan berbagai pihak, termasuk Dewan Kehutanan Berkelanjutan (DKB), pakar biologi, hingga instansi terkait lainnya.

Baca Juga: TNI AL dan Vietnam Sepakati Patroli Terkoordinasi di Laut Cina Selatan

“Tujuannya agar setiap proses berjalan sesuai aturan, khususnya terkait perizinan perusahaan,” ujar Kasum TNI.

Dalam kunjungan tersebut, Richard dan Kepala Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Kajampidsus) Febrie Adriansyah beserta rombongan meninjau langsung lokasi penertiban kawasan hutan sekaligus melakukan penyegelan serta pemasangan plang di dua perusahaan, yakni PT Weda Bay Nickel di Halmahera Tengah, Maluku Utara dan PT Tonia Mitra Sejahtera di Bombana, Sulawesi Tenggara.

Satgas PKH menemukan dua perusahaan tersebut melakukan pembukaan lahan tambang di kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

Baca Juga: KSAD: TNI AD Tetap Lakukan Patroli Walaupun Kondisi Sudah Kondusif

PT Weda Bay Nickel terbukti membuka lahan seluas 148,25 hektar tanpa izin. Satgas PKH menetapkan areal tersebut sebagai objek yang dikuasai negara dan menjatuhkan sanksi denda administratif. Pada 11 September 2025, Satgas PKH resmi mengambil alih lahan tersebut untuk dipulihkan fungsi hutannya.

PT Tonia Mitra Sejahtera juga melakukan pelanggaran serupa dengan luas lahan 172,82 hektare. Lahan tersebut kini ditetapkan sebagai objek yang dikuasai negara, sementara perusahaan dikenakan sanksi denda sesuai aturan yang berlaku.

“Apabila perusahaan memiliki perizinan yang lengkap, proses penertiban akan berjalan sesuai koridor hukum. Sebaliknya, jika ditemukan pelanggaran, maka sanksi tegas akan diberlakukan,” kata Richard.

Baca Juga: Bertemu dengan Menteri Luar Negeri, Sjafrie Sjamsoeddin: Sinergi dan Kolaborasi adalah Kunci Keberhasilan

Penertiban itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dan TNI dalam penegakan hukum, pemulihan kawasan hutan, serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai peraturan demi keadilan, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto membentuk Satgas PKH melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan.

Satgas dipimpin Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin sebagai ketua pengarah. Wakil ketuanya Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Agus Subiyanto. (nma)