Program Cetak Sawah di Papua, Pangdam Minta Keterbukaan Pembayaran Lahan dan Pekerja

Jakarta, IDM – Terkait program Swakelola Cetak Sawah Rakyat (CSR) TA 2026 di Papua. Pangdam XXIV/Mandala Trikora Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia, meminta seluruh pihak yang terlibat dalam program bekerja maksimal, jujur dalam pelaporan, dan mempercepat pekerjaan sebelum kondisi cuaca berubah.

Penegasan itu disampaikannya saat memimpin Paparan Evaluasi Swakelola Cetak Sawah Rakyat TA 2026 di Ruang Rapat Trikora Makodam XXIV/MT, Merauke, Papua Selatan beberapa waktu lalu.

Dilansir dari keterangan Penkodam XXIV/Mandala Trikora, Jumat (21/8), pada kesempatan tersebut, Frits menekankan bahwa setiap laporan harus menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan, termasuk capaian pekerjaan maupun kendala yang dihadapi.

Baca Juga: Perdana Digelar, Marinir TNI AL dan Korsel Latihan Tempur Bersama

“Laporkan secara objektif berapa capaian yang sudah dikerjakan dan berapa hasil yang benar-benar ada. Jangan sampai laporan tidak berbanding lurus dengan kondisi di lapangan,” tegas Frits.

Menurutnya, berbagai kendala seperti material, pembayaran, uang muka pekerjaan maupun persoalan teknis harus segera disampaikan. Pangdam meminta seluruh pihak tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan menyelesaikan setiap persoalan sebagai satu tim.

“Kalau ada kendala, segera sampaikan. Jangan dipendam sendiri. Kita cari solusinya bersama,” ujarnya.

Lebih lanjut Frits juga meminta waktu dan kondisi cuaca yang masih mendukung dimanfaatkan untuk mempercepat pekerjaan. Pengalaman tahun sebelumnya menunjukkan curah hujan dapat menghambat pekerjaan di lapangan.

Baca Juga: TNI AL Ingatkan Prajurit Waspadai Ancaman di Ruang Digital

“Mumpung kondisi masih mendukung, mari kita maksimalkan waktu untuk mengejar target. Jangan sampai kesempatan ini terlewat,” katanya.

Dalam evaluasi tersebut, sejumlah pelaksana memaparkan perkembangan pekerjaan masing-masing. Hasil pengecekan juga masih menemukan beberapa kendala, antara lain lahan yang belum sepenuhnya bersih dan pekerjaan yang belum sesuai spesifikasi teknis.

Untuk meningkatkan akurasi data, tim teknis juga mendorong penggunaan sistem pelaporan dan validasi bersama antara pelaksana dan pengawas lapangan.