Perbatasan RI-PNG Masih Rawan, DPR Desak Penambahan Personel dan Rekrut Putra Asli Papua

Jakarta, IDM – Penguatan pengawasan di kawasan perbatasan Indonesia-Papua Nugini (PNG) dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga kedaulatan negara sekaligus menekan berbagai ancaman lintas batas.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, meminta pemerintah memperkuat sistem pengawasan melalui penambahan personel imigrasi, optimalisasi Pos Lintas Batas (PLB), serta perekrutan putra-putri asli Papua sebagai garda terdepan di wilayah perbatasan.

Dorongan tersebut disampaikan Yan usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Menurut legislator Fraksi Partai Gerindra itu, bentangan perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini yang melintasi Kabupaten Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Merauke, Keerom hingga Kota Jayapura menghadirkan tantangan besar bagi aparat dalam mengawasi mobilitas lintas negara.

"Khusus dalam menangani kawasan perbatasan di wilayah Papua, saya pikir cukup panjang di wilayah perbatasan antara RI dan PNG di beberapa kabupaten," ujarnya.

Baca Juga: Papua Kembali Berdarah, DPR Desak Pelaku Penembakan Tiga Warga Sipil Ditangkap

Yan menilai keterbatasan jumlah Pos Lintas Batas maupun personel imigrasi membuat pengawasan terhadap lalu lintas orang belum berjalan optimal. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di kawasan strategis tersebut.

"Perbatasan RI dan Papua New Guinea ini sangat sulit untuk dilakukan pengawasan, terutama pos-pos lintas batas dan juga pos migrasi kita pun juga masih sangat terbatas," katanya.

Selain aspek keamanan, Yan juga menyoroti pentingnya pelayanan bagi masyarakat perbatasan yang memiliki hubungan sosial dan kekerabatan dengan warga di kedua negara.

Ia mendorong perluasan pemanfaatan Kartu Lintas Batas (KLB) agar aktivitas masyarakat tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek pengawasan negara.

Baca Juga: DPR Ingatkan Bahaya Perampok Berseragam, RUU Perampasan Aset Jangan jadi Senjata Aparat Korup

"Saya berharap pos lintas batas ini bisa memberikan solusi melalui pemberian kartu lintas batas kepada warga yang tinggal di daerah-daerah perbatasan, karena masyarakat di kedua sisi perbatasan banyak yang memiliki hubungan keluarga," ungkapnya.

Data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua mencatat hingga Juni 2026 telah diterbitkan sebanyak 557 Kartu Lintas Batas. Wilayah kerja Kanwil Ditjen Imigrasi Papua mencakup empat provinsi di Tanah Papua dengan dukungan 3 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan 19 Pos Lintas Batas Tradisional (PLBT).

Yan juga mengusulkan agar pemerintah memberikan prioritas kepada putra-putri asli Papua untuk menjadi petugas di kawasan perbatasan.

Menurutnya, pemahaman terhadap karakter geografis, budaya, serta jaringan sosial masyarakat lokal akan meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus pelayanan keimigrasian.

Baca Juga: Bukan Sekadar Belanja Alutsista, DPR Bongkar Alasan RI Borong 12 Jet Tempur Latih Italia

Ia meyakini keterlibatan masyarakat lokal akan memperkuat deteksi dini terhadap berbagai aktivitas ilegal yang berpotensi mengancam keamanan nasional.

Selain itu, Yan mengingatkan jalur perbatasan RI-PNG masih menjadi salah satu pintu masuk peredaran narkotika, khususnya ganja yang berasal dari Papua Nugini.

Meski aparat keamanan dinilai masih mampu mengendalikan situasi, ia menegaskan penguatan personel tetap menjadi kebutuhan utama.

"Masyarakat kita yang ada di Papua sebagian besar mempunyai keluarga di Papua New Guinea. Tapi sampai sejauh ini tidak ada masalah yang signifikan, kecuali masalah perdagangan narkoba. Narkoba jenis ganja banyak sekali beredar di wilayah Papua dari Papua New Guinea," tegasnya.

Yan pun berharap pemerintah segera mempertebal kekuatan personel di seluruh pos lintas batas agar fungsi pelayanan keimigrasian berjalan beriringan dengan pengamanan wilayah perbatasan sebagai salah satu beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.