Penjelasan TNI soal Penempatan Prajurit di Rumah Jampidsus dan Rantis Anoa di Kejagung

Jakarta, IDM – Pusat Penerangan TNI angkat bicara soal penempatan prajurit di rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah akhir-akhir ini.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi mengatakan, penempatan prajurit TNI di lingkungan Kejaksaan Agung merupakan bagian dari tugas TNI yang dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi kejaksaan.

“Termasuk pengamanan terhadap pejabat Kejagung seperti Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus),” ujar Kristomei dalam keterangan tertulis, Selasa (5/8).

Baca Juga: KSAD Resmikan Fasilitas Pengairan di Brebes, Bangun Pipanisasi 8 Km untuk Tiga Desa

Kristomei melanjutkan, penempatan prajurit di lingkungan Kejagung juga diatur berdasarkan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara TNI dan Kejaksaan Agung Nomor NK/6/IV/2023 yang masih berlaku hingga saat ini.

“Setiap pelibatan prajurit TNI dilakukan sesuai prosedur dan tidak dalam kapasitas menghalangi proses hukum. TNI tetap menjunjung tinggi supremasi hukum dan menghormati tugas serta kewenangan institusi lain dalam kerangka hukum yang berlaku,” kata Kristomei.

Kristomei juga tidak menampik penempatan kendaraan taktis (rantis) Anoa di Kejagung. Video Anoa itu tersebar lewat pesan berantai, pada hari ini, Selasa.

Baca Juga: Pesan KSAL untuk 123 Perwira Siswa Pendidikan Reguler Seskoal

“Itu kan dalam rangka pengamanan rutin yang memang diminta oleh Kejagung sesuai amanat Perpres Nomor 66 Tahun 2025,” tutur Kapuspen TNI.

Kristomei menyatakan, TNI selalu berpegang pada prinsip profesional, netral, dan menjalin sinergi positif dengan lembaga lain. (nma)