Pengadaan Alutsista: Menakar Value for Money di Tengah Tekanan Fiskal

Jakarta, IDM – Di tengah tekanan fiskal dan ketidakpastian ekonomi global, pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) melalui pinjaman luar negeri dinilai harus berlandaskan prinsip value for money. Artinya, setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan kemampuan pertahanan yang optimal dan sepadan dengan biaya yang dikeluarkan.

Prinsip tersebut menjadi sorotan dalam talkshow Marapi Consulting & Advisory bertajuk Pengadaan Alutsista Berbasis Value for Money, yang menghadirkan ekonom INDEF Eko Listiyanto, mantan Asisten Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI Laksamana Muda TNI (Purn.) Agung Pramono, serta konsultan pertahanan Marapi, Alman Helvas Ali. Diskusi ini ditayangkan pada 6 Juli 2026 melalui kanal YouTube Marapi.

Ekonom INDEF, Eko Listiyanto, menegaskan bahwa kondisi fiskal Indonesia tahun ini lebih berat dari perkiraan awal. Pelemahan rupiah, meningkatnya beban APBN, serta tingginya rasio pembayaran utang mempersempit ruang fiskal pemerintah.

Baca Juga: Cara Unik TNI AD Majukan Pendidikan di Papua

Ia mengingatkan, penurunan peringkat kredit Indonesia akan membuat biaya pinjaman semakin mahal. Karena itu, transparansi data dan komunikasi pemerintah menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik maupun pasar.

Eko menilai pembiayaan melalui Export Credit Agency (ECA) lebih aman dan kompetitif dibandingkan Kredit Swasta Asing (KSA). Selain itu, modernisasi pertahanan harus menciptakan value for the economy dengan mendorong industri pertahanan nasional, memperkuat rantai pasok dalam negeri, dan memberi nilai tambah bagi perekonomian.

Di sisi lain, Agung Pramono menekankan bahwa keberhasilan modernisasi pertahanan bergantung pada kualitas perencanaan. Menurutnya, keputusan penggunaan pinjaman luar negeri harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang, bukan sekadar keputusan finansial.
Agung mengingatkan agar sumber pendanaan tidak ditentukan oleh tekanan politik atau kemudahan kredit semata.

“Perencanaan yang baik harus dijalankan konsisten agar menghasilkan kekuatan pertahanan yang efektif sekaligus mendukung tumbuhnya industri pertahanan nasional,” ujarnya.

Baca Juga: Militer Singapura Sambangi Pasukan Kavaleri Kuda di Bandung, Ada Apa?

Sinkronisasi Kebijakan dan Prioritas Maritim

Sementara itu, konsultan pertahanan Alman Helvas Ali menyoroti lemahnya konsistensi perencanaan yang tercermin dari perubahan berulang pada Blue Book pinjaman luar negeri. Ia menekankan perlunya sinkronisasi antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Kementerian Keuangan, dan Bappenas.

“Pinjaman luar negeri sebaiknya diprioritaskan untuk menyeles aikan program yang sudah berjalan, termasuk pemenuhan Integrated Logistics Support (ILS), sebelum memulai proyek baru,” ungkap Alman.

Ia juga menilai penguatan kemampuan maritim melalui penambahan kapal perang harus menjadi prioritas strategis.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Agung Pramono menilai Indonesia perlu menambah fregat kelas besar berkapasitas 3.000–6.000 ton, seperti PPA Italia, untuk memperkuat strategi anti-access dan menjaga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Baca Juga: Mayor hingga Serka, Ini 3 Prajurit Terbaik Lulusan STTAL 2026

Ketiga narasumber sepakat bahwa modernisasi pertahanan adalah kebutuhan strategis Indonesia, namun harus dilakukan secara realistis sesuai kemampuan fiskal.

Perencanaan matang, transparansi, skema pembiayaan efisien, serta keberpihakan pada industri pertahanan nasional menjadi prasyarat agar setiap pinjaman luar negeri benar-benar menghasilkan kemampuan pertahanan yang optimal sekaligus memberi manfaat ekonomi.

Dengan demikian, value for money dalam pengadaan alutsista tidak hanya diukur dari harga pembelian, tetapi juga dari efektivitas operasional, keberlanjutan pembiayaan, dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional.