Pangkas Anggaran BBM 50%, TNI AL Masifkan Mobil Listrik dan Hybrid

Jakarta, IDM – TNI AL melakukan langkah revolusioner untuk mengefisiensikan anggaran negara di sektor energi. Tak tanggung-tanggung, korps laut ini menargetkan pemangkasan biaya operasional Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga 50 persen melalui penggunaan kendaraan listrik secara masif di lingkungan militer.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, menegaskan transisi ini merupakan solusi nyata di tengah kelangkaan energi global. Pagi ini, bertempat di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Cilangkap, Ali meresmikan uji coba perdana bus listrik berkapasitas 33 kursi dengan baterai Lithium Iron Phosphate sebesar 255 kWh.

Baca Juga: TNI AL Mulai Modifikasi Mesin Kapal Transisi ke B50, Siasati Krisis BBM

"Sesuai dengan program pemerintah, sebisa mungkin 50 persen kita hemat penggunaan bahan bakar. Tentunya dengan penggunaan mobil listrik, bus listrik, dan mobil hybrid. hal ini bisa dilaksanakan," ujar Ali di Jakarta, Kamis (16/4).

Ali menyebut penggunaan armada listrik sangat mangkus (efektif) untuk mobilitas prajurit, terutama yang tinggal di kompleks perumahan yang jauh dari pusat kota Jakarta. Selain bus heavy duty seberat 15,2 ton tersebut, jajaran pejabat utama hingga eselon TNI AL juga mulai beralih menggunakan mobil dinas listrik dan hybrid.

Untuk menjamin keberlanjutan energi, TNI AL berencana membangun infrastruktur pendukung secara mandiri di pangkalan-pangkalan.

"Ke depan kita akan menggunakan pengisian baterai dengan tenaga surya. Jadi makin-makin hemat lagi dalam hal penggunaan bahan bakar," imbuhnya.

Langkah strategis ini menjadi implementasi nyata dari instruksi Presiden Prabowo Subianto. Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo menekankan pentingnya langkah proaktif memangkas konsumsi BBM untuk mengantisipasi dampak krisis di Eropa dan Timur Tengah yang berpotensi mengguncang stabilitas fiskal nasional.

Baca Juga: Efisiensi BBM, KSAL Sebut Patroli Laut Pakai Drone hingga Kapal Selam Tanpa Awak

Prabowo mewanti-wanti agar instansi pemerintah tidak terlena dengan kondisi saat ini. "Kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita harus lakukan langkah proaktif," tegas Prabowo dalam arahannya tersebut.

Sejalan dengan visi Indonesia Net Zero Emission 2060, pengadaan bus dan mobil listrik ini akan diperluas secara bertahap ke seluruh komando utama (kotama) dan satuan di Indonesia, mulai dari Pondok Dayung, Kodamar, hingga jajaran Koarmada II di Surabaya. Strategi ini diharapkan mampu menghemat anggaran operasional sekaligus menekan ketergantungan pada BBM impor. (at)