Pakar Sebut Peradilan Militer Bagian dari Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara

Jakarta, IDM – Pakar militer Selamat Ginting menyebutkan bahwa peradilan militer dibangun dari fondasi utama militer, yakni disiplin dan rantai komando.

Hal itu diungkapkan Selamat dalam diskusi publik soal peradilan militer di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (23/4).

Selamat mengungkapkan bahwa hukum militer bukan semata-mata soal hukuman, melainkan berkaitan erat dengan fungsi, konteks, dan karakter dasar organisasi militer itu sendiri.

“Militer bukanlah organisasi biasa. Ia dirancang untuk bekerja dalam situasi ekstrem, situasi hidup dan mati, perang dan krisis, di mana kesalahan kecil dapat berujung pada kehancuran besar,” kata Selamat dalam keterangannya yang diterima Indonesia Defense Magazine (IDM), Sabtu (25/4).

Baca Juga: Ke Para Purnawirawan TNI, Menhan Sjafrie Tekankan Strategi Defensif Aktif Tanpa Ganggu Stabilitas Kawasan

Dalam konteks tersebut, lanjut Selamat, hukum militer tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum.

“Tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem pertahanan dan keamanan negara,” ucap dia.

Selamat mengatakan, berbeda dengan masyarakat sipil yang bekerja dalam ruang toleransi kesalahan, militer justru menuntut kepastian dan ketepatan absolut. Ia menyebut, seorang prajurit pada dasarnya telah terikat pada ‘kontrak mati’. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi bahwa tugas yang dijalankan tidak mengenal kompromi dalam kondisi tertentu.

Selamat menekankan bahwa fondasi utama militer adalah disiplin dan rantai komando. Dalam sistem tersebut, perintah atasan bukan sekadar instruksi, melainkan elemen strategis yang menentukan keberhasilan operasi.

Baca Juga: Bakamla Punya Markas Baru di Pulau Setoko, Koordinasi Keamanan Laut Bakal Makin Cepat

“Jika perintah dapat ditawar, diabaikan, atau dilanggar tanpa konsekuensi tegas, yang runtuh bukan hanya disiplin individu, tetapi seluruh sistem pertahanan negara,” tutur Selamat.

Dalam peradilan militer, sebut Selamat, beratnya hukuman yang diterima prajurit memiliki dasar rasional.

Menurut Selamat, persepsi bahwa peradilan militer itu keras juga tidak bisa dilepaskan dari pengalaman sejarah. Ia mengatakan, dalam berbagai periode krisis politik dan keamanan, militer sering menjadi instrumen negara dalam menghadapi ancaman serius.

“Berbagai tokoh dalam sejarah Indonesia dijatuhi hukuman berat, termasuk hukuman mati, dalam konteks pemberontakan, pengkhianatan, atau ancaman terhadap kedaulatan negara,” kata Selamat.

Baca Juga: Kisah Bintara Muda TNI AD Dilantik Tanpa Kehadiran Orang Tua

“Namun, penting dipahami bahwa keputusan tersebut tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan dalam konteks hukum perang dan stabilitas negara,” ujar dia.

Selamat menyebutkan, bagi masyarakat sipil, hukuman terhadap prajurit tampak tidak proporsional. Namun, bagi militer, hukuman tersebut adalah bagian dari mekanisme menjaga disiplin, loyalitas, dan keberlangsungan sistem pertahanan negara.

“Yang menjadi tantangan ke depan bukanlah menghilangkan kekhususan (peradilan militer) tersebut, tetapi memastikan bahwa penerapannya tetap berada dalam koridor hukum, proporsionalitas, dan akuntabilitas,” kata Selamat. (nma)