Monitoring dan Evaluasi, KKIP Tinjau Program Strategis di PT PAL

Jakarta, IDM – Usaha agar industri pertahanan nasional menuju kemandirian terus dilakukan. Salah satunya melalui monitoring dan evaluasi (monev) yang dilaksanakan Komite Kebijakan Industri Pertahanan KKIP (KKIP) di PT PAL Indonesia, Selasa (22/7).

Ketua Bidang Perencanaan KKIP, Laksda TNI (Purn) Darwanto, mengatakan bahwa monev bukan hanya mengukur soal capaian program, tetapi turut memastikan jika pembangunan industri pertahanan telah berjalan sesuai arah kebijakan nasional serta mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi industri.

"Melalui monitoring dan evaluasi ini kami ingin melihat sejauh mana pembangunan dan kemajuan industri pertahanan nasional telah berlangsung, sekaligus memastikan seluruh prosesnya sejalan dengan upaya membangun kemandirian industri pertahanan Indonesia," kata Darwanto.

Baca Juga: Kisah Andarias Sokoy, 17 Kali Tes Akhirnya Lulus Prajurit TNI AD

Semangat membangun kemandirian industri pertahanan, jelas Darwanto, harus selalu didukung melalui penguatan kemampuan industri nasional, penguasaan teknologi, riset, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

KKIP berharap, PT PAL mampu menjadi pusat pengembangan teknologi maritim pertahanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Selain melakukan monitoring dan evaluasi, kedatangan KKIP ke PT PAL Indonesia sekaligus meninjau perkembangan sejumlah program strategis yang saat ini sedang dikerjakan.

Beberapa di antaranya adalah pembangunan kapal selam, penguasaan teknologi unmanned surface vehicle (USV), frigate Merah Putih, serta kapal selam otonom (KSOT).

Kegiatan ini juga menjadi forum strategis untuk mengevaluasi perkembangan berbagai program prioritas sekaligus menghimpun masukan dari industri sebagai dasar penyusunan kebijakan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan penguatan industri pertahanan dalam negeri.

Baca Juga: Hendak Diselundupkan ke Malaysia, 1,9 Ton Pasir Timah Disita TNI AL di Karimun

Sementara itu, Direktur Produksi PT PAL Indonesia Diana Rosa menilai, keberhasilan transformasi industri pertahanan tidak hanya ditentukan oleh kapabilitas internal perusahaan, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan dan perspektif strategis dari para pemangku kepentingan.

"Harapannya, hasil monitoring dan evaluasi hari ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan KKIP ke depan, sehingga mampu memperkuat langkah bersama dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan nasional," ujarnya.

Hasil monitoring dan evaluasi akan menjadi usulan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan KKIP untuk memperkuat ekosistem industri pertahanan nasional, termasuk mendorong percepatan alih teknologi, peningkatan kapasitas industri, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, industri, lembaga riset, dan pengguna.