MK Gelar Sidang Pendahuluan Uji Materi Usia Pensiun TNI Jadi 60 Tahun

Jakarta, IDM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yakni terkait usia pensiun prajurit TNI.

"Agenda hari ini adalah pemeriksaan pendahuluan, sebagaimana hukum acara yang berlaku di MK. Para pemohon melalui kuasa hukumnya dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok dari permohonan," kata Ketua MK Anwar Usman membuka sidang Perkara Nomor 97/PUU-XXI/2023 di Gedung MK RI, Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis, (7/9).

Kuasa hukum para pemohon, Viktor Santoso Tandiasa kemudian menjelaskan pokok permohonan. Ia mengatakan bahwa kliennya mengajukan uji materi Pasal 53 UU TNI terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

"Kami menguji Pasal 53 UU TNI terhadap UUD 1945 yang berbunyi ‘Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira, dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama’," kata Viktor.

Baca Juga: Marinir Indonesia-Amerika Bersama AD Jepang dan Singapura Gelar Sinkronisasi Operasi SGS 2023

Dikatakan Viktor, pemohon I Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro saat ini menjabat Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI dan berusia 56 tahun dan akan diberhentikan dengan hormat pada usia 58 tahun. Pasal 53 UU TNI dinilai merugikan bagi pemohon I karena yang bersangkutan masih sehat dan produktif dalam menjalankan tugas keprajuritan.

"Sehingga pemohon I menjadi tidak mendapatkan kesempatan untuk tetap mengabdi dan menjalankan tugas keprajuritan hingga usia 60 tahun," tutur Viktor.

Kemudian, pemohon II Kolonel Chk TNI Sumaryo dan pemohon III Sersan Kepala TNI Suwardi, masing-masing akan diberhentikan dengan hormat pada usia 58 tahun dan 53 tahun.

"Pemohon II adalah prajurit TNI dengan pangkat kolonel. Pemohon III juga adalah prajurit TNI aktif dengan pangkat sersan kepala," ucap Viktor.

Baca Juga: KSAU Pastikan Kesiapan Satgasud TNI AU untuk Pengamanan KTT ke-43 ASEAN

Menurut Viktor, kondisi tersebut merugikan hak konstitusional pemohon II dan pemohon III karena tidak ada kepastian hukum yang adil dan persamaan di hadapan hukum.

Viktor menyebut Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021 sejati-nya telah mengamanatkan harus ada perubahan terhadap batas usia pensiun dalam waktu yang tidak terlalu lama. Namun, perubahan UU TNI masih belum masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas tahun 2023.

Selanjutnya, Viktor menyebut pemohon IV Kolonel TNI (Purn) Lasman Nahampun, pemohon V Kolonel TNI (Purn) Eko Haryanto, dan pemohon VI Letnan Dua TNI (Purn) Sumanto juga dirugikan hak konstitusional-nya.

Menurut dia, pemohon IV, V, dan VI yang telah berstatus purnawirawan TNI tersebut mengalami kerugian dengan adanya norma Pasal 53 UU TNI, sebab pemohon masih memiliki kondisi fisik yang sehat dan mampu menjalankan tugas keprajuritan.

Baca Juga: KSAD Tinjau dan Apresiasi Penanganan Karhutla di Jambi

"Terhadap kerugian yang dialami oleh pemohon IV, V, dan VI, apabila dilihat secara kondisi fisik, masih dalam kategori sangat sehat dan masih sangat mampu untuk melaksanakan tugas keprajuritan hingga pada usia 60 tahun," kata kuasa hukum.

Lebih lanjut, Viktor juga mempertimbangkan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur profesi abdi negara, seperti Polri, ASN, jaksa, guru, dosen, dan hakim. Menurutnya, peraturan yang mengatur usia pensiun TNI tidak sepadan atau timpang terlalu jauh dengan abdi negara lainnya

Ternyata menentukan batas usia pensiun mencapai 60 tahun, bahkan mencapai paling tinggi 70 tahun, sedangkan batas usia masa dinas prajurit TNI yang diatur dalam Pasal 53 UU 34 Tahun 2004 sangat tidak sepadan atau setidak-tidaknya timpang terlampau jauh dengan ketentuan usia pensiun profesi abdi negara lainnya," imbuhnya.

Atas dasar itu, para pemohon dalam petitumnya meminta usia pensiun prajurit TNI diubah menjadi 60 tahun; atau 60 tahun bagi perwira dan 58 tahun bagi bintara dan tamtama; atau dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 tahun bagi seluruh perwira dalam dinas keprajuritan TNI sepanjang masih dibutuhkan untuk kepentingan negara. (rr)