Menhan Sjafrie Paparkan Konsep Sishankamrata dan Pembentukan Yon TP ke DPRD Seluruh Indonesia

Jakarta, IDM – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin memberikan pengarahan dalam kegiatan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/4).

Dalam arahannya, Menhan Sjafrie menekankan pentingnya pemahaman serta komitmen terhadap konstitusi dan kepentingan nasional.

Baca Juga: Usai Taklukkan Colombo, KRI Bima Suci Lanjut Etape ke-4 Kelilingi Benua Asia

Sjafrie menjelaskan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan dasar negara yang menjadi pedoman utama, termasuk bagi TNI dalam merumuskan kebijakan pertahanan yang berlandaskan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata), sebagaimana diamanatkan Pasal 30 UUD 1945.

“Sistem pertahanan Indonesia menganut prinsip defensif aktif, yakni tidak bersifat ofensif maupun ekspansif, melainkan berfokus pada upaya menjaga dan mengawal kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari berbagai ancaman,” kata Sjafrie, sebagaimana dikutip dari siaran pers Biro Infohan Kemhan RI.

Sjafrie melanjutkan, dalam rangka memperkuat pertahanan di tingkat daerah, pemerintah memproyeksikan pembentukan satu Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di setiap kabupaten/kota.

Sjafrie berharap, kehadiran Yonif TP tidak hanya mendukung operasional pertahanan, tetapi juga mampu membantu operasional di daerah dan memberdayakan program-program pemerintah daerah.

Baca Juga: Insiden di Kampung Kembru Papua Tengah Sasar Warga Sipil, TNI Jelaskan Dua Kejadian Berbeda

“Saya hanya ingin fokus kepada bagaimana sistem pertahanan nasional itu untuk mendukung kepemimpinan daerah, mulai dari provinsi sampai dengan kabupaten/kota,” kata Menhan RI.

Sjafrie menyebutkan, berbagai dampak positif Yonif TP mulai terlihat di sejumlah wilayah, antara lain penurunan angka kriminalitas, penguatan kohesi sosial, peningkatan kualitas pendidikan, bertambahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan, serta perluasan akses terhadap layanan kesehatan. (nma)