Lembaga Farmasi TNI Didorong Produksi Obat-obatan

Jakarta, IDM – Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan RI mendorong Lembaga Farmasi (Lafi) TNI untuk memproduksi obat-obatan.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekjen Kemhan RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin beserta jajaran secara aktif menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung implementasi Koperasi Desa Merah Putih.

“Salah satu kontribusi nyata Kemhan adalah melalui penguatan kemandirian sektor farmasi nasional, dengan mendorong produksi obat-obatan oleh Lembaga Farmasi TNI dari ketiga matra (TNI AD, TNI AL, dan TNI AU),” kata Frega dalam keterangannya, Selasa (12/8).

Baca Juga: TNI AL Ungguli Perwira 10 Negara di Kursus Intelijen Amerika

Langkah tersebut merupakan strategi Kemhan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan memastikan ketersediaan obat esensial yang berkualitas, baik untuk kebutuhan prajurit maupun masyarakat, khususnya melalui jaringan koperasi desa.

“Seluruh produk Lafi TNI telah memperoleh izin edar dan sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga terjamin mutu dan keamanannya,” tutur Frega.

Dalam pelaksanaannya, Kemhan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, BPOM, serta BUMN bidang farmasi guna memperkuat kontribusi Lafi TNI dalam mendukung gerai apotek Kopdes Merah Putih.

Baca Juga: Mengenal Tiga Satuan Baru TNI AD di Kodam Pattimura

“Melalui pendekatan ini, Kemhan menunjukkan bahwa sektor pertahanan tidak hanya berperan dalam menjaga kedaulatan negara, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan nasional, khususnya melalui pemberdayaan ekonomi desa dan ketahanan kesehatan sebagai bagian integral dari ketahanan nasional,” kata Frega.

Kini, Kemhan RI bisa terlibat dalam kegiatan farmasi lewat terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2025.

Pada Pasal 6 ayat f1 dijabarkan bahwa Kemhan terlibat dalam “pemeliharaan alat peralatan pertahanan dan keamanan, sarana pertahanan, serta pengoordinasian kegiatan farmasi pertahanan”. (nma)