KSAD Maruli Ingatkan Dilema Etik Penggunaan AI di Hukum Militer

Jakarta, IDM – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengingatkan dilema etik penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) di hukum militer.

Hal ini dikatakannya saat memimpin upacara Wisuda Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) Tahun Akademik 2025, yang digelar di Aula STHM, Jakarta beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Hibah Kapal Patroli Jepang untuk Bakamla Dijadwalkan Selesai pada 2028

Maruli mengatakan AI turut memengaruhi sistem penegakan hukum. Menurutnya kehadiran AI menawarkan efisiensi dalam pengumpulan bukti, pemrosesan data hukum, hingga prediksi pola kejahatan. Namun di sisi lain, menghadirkan dilema etik terkait otoritas penalaran serta risiko penyalahgunaan teknologi dalam proses penegakan hukum.

“Pemahaman kritis terhadap etika digital dan literasi teknologi hukum menjadi hal mutlak bagi para penegak hukum militer, terlebih menyikapi dinamika geopolitik global yang semakin dinamis,” kata Maruli dikutip dari keterangan Dispenad, Sabtu (1/11).

Lebih lanjut Maruli mengingatkan bahwa para lulusan hukum militer senantiasa menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum di lingkungan TNI Angkatan Darat. Ia juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap dinamika hukum nasional yang terus berkembang.

Baca Juga: Hadiri ADMM ke-19 di Malaysia, Menhan Sjafrie Tegaskan Komitmen Indonesia untuk Stabilitas dan Kemandirian Pertahanan Kawasan

“Di tengah dinamika lingkungan strategis yang terus berubah, telah banyak transformasi besar di bidang hukum. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional Tahun 2023 membawa perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia yang juga berimplikasi pada hukum pidana militer,” kata Maruli.

Untuk diketahui Maruli memimpin wisuda 148 mahasiswa dari program Sarjana (S-1) dan Magister Hukum Militer (S-2). Mereka berasal dari berbagai satuan di lingkungan TNI AD. (rr)