Soal Draf RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, TNI Pastikan tak Ikut Periksa Sipil

Jakarta, IDM – TNI memastikan tidak akan menjadi penyidik seperti yang tercantum dalam draf Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan bahwa ranah TNI adalah menjaga kedaulatan, dalam hal ini pertahanan siber.

“Ranahnya Siber TNI jelas. Jadi kami menjaga kedaulatan ruang siber dari sisi pertahanannya. Jadi kami enggak ada nanti, misalnya memeriksa terkait dengan sipil,” ujar Freddy dalam keterangan pers, Jumat (10/10).

Baca Juga: Tak Hanya Jaga Perbatasan, Marinir Jadi Tenaga Medis bagi Warga Papua

Freddy menambahkan bahwa pihaknya juga telah berkonsultasi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

“Persis seperti itu. Sudah jelas posisi Siber TNI bagaimana dan ini mungkin (RUU) masih dalam pembahasan, harmonisasi, jadi nanti masih perlu masukan-masukan,” kata Freddy.

TNI juga menghargai kritik yang dilayangkan Koalisi Masyarakat Sipil atas rencana TNI dijadikan penyidik dalam keamanan dan ketahanan siber.

Baca Juga: Bersenjata Lengkap Jenderal Bintang 3 Sambangi Prajurit Garis Depan di Papua

“Memang kami harus terus berkolaborasi, terus mendengarkan masukan-masukan itu untuk memberikan nilai-nilai positif dalam tugas-tugas TNI di masa depan,” tutur Kapuspen TNI.

Adapun draf RUU Keamanan dan Ketahanan Siber selesai dibuat pada 1 Oktober lalu.

Pasal 56 dalam draf tersebut memasukkan TNI sebagai penyidik tindak pidana di bidang keamanan dan ketahanan siber. (nma)