Kolaborasi TNI AL dan Kemendes, Pendekatan Maritim Jadi Strategi Baru Pembangunan Wilayah 3T

Jakarta, IDM – TNI AL bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menyepakati untuk saling berkolaborasi dalam pembangunan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Hal itu dibahas oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali dan Wakil Kemendes PDT Ahmad Riza Patria, dalam pertemuan keduanya di Markas Besar TNI AL (Mabesal) Cilangkap, Jakarta, Kamis (7/8).

"Kunjungan ini bagian dari upaya memperkuat sinergi TNI AL dengan Kemendes PDT dalam mendukung pembangunan wilayah 3T melalui pendekatan maritim," ungkap Ali, dikutip dari laman TNI AL, Jumat (8/8).

Baca Juga: TNI AL Kirim KRI RE Martadinata dan Helikopter Panther ke Thailand, Kombinasi Tempur di Latma Sea Garuda

Pada pertemuan tersebut, Ali dan Riza saling membahas sejumlah peluang kolaborasi strategis, khususnya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

"TNI AL melalui program pembinaan potensi maritim, pendidikan kebaharian, serta operasi bakti TNI AL, berkomitmen aktif mempercepat pembangunan desa-desa di wilayah maritim Indonesia," lanjutnya.

Ali pun menekankan TNI AL siap bersinergi lintas sektor untuk membangun kekuatan maritim nasional yang kokoh, dimulai dari pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir.

Baca Juga: Gladi Demo Udara Upacara Kehormatan Militer, KSAU: Penerbang dan Kru Representasi Profesionalisme TNI AU

"Wamendes PDT mengapresiasi kontribusi nyata TNI AL dalam mendukung pemerataan pembangunan dan berharap sinergi ini dapat terus ditingkatkan ke depan," kata Ali.

Kemendes PDT memaksimalkan upaya pengentasan daerah-daerah 3T di Indonesia dengan mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait untuk ikut berkontribusi mengentaskan daerah tertinggal.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes PDT Taufik Madjid menyampaikan fungsi koordinasi yang dimiliki oleh Kemendes PDT itu pun telah dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Stranas PPDT) 2020-2024.

Baca Juga: TNI AL Gelar Operasi Teritorial di Papua: Tiga Provinsi Jadi Prioritas

"Kemendes dalam perpres tersebut mengoordinasikan kementerian dan lembaga untuk bisa mengintervensi atau mengafirmasi daerah-daerah tertinggal yang ada di Indonesia saat ini," kata Taufik dalam rapat bersama panitia kerja pendidikan di daerah 3T dan marginal Komisi X DPR RI, Jakarta, Mei lalu.

Kemendes PDT juga mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di daerah tertinggal.

"Kemendes juga mengoordinasikan bagaimana menaikkan kompetensi atau SDM, mendorong potensi sumber daya alam desa atau daerah tertinggal agar bisa dimaksimalkan dengan baik supaya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya. (at)