Kemhan RI Ungkap Tantangan Industri Pertahanan Dalam Negeri

Jakarta, IDM – Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan RI Marsma TNI Arief Handoyo mengungkapkan salah satu tantangan industri pertahanan dalam negeri adalah monopsoni.

“Produk-produk litbang atau produk-produk industri pertahanan bersifat monopsoni, pasarnya tunggal, yaitu hanya TNI dan mungkin Polri,” ujar Arief pada diskusi yang digelar Indonesia Defense Magazine dan Indonesia Strategic & Defense Studies (ISDS) dalam acara Indo Defence 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (12/6).

Selain itu, ekosistem industri pertahanan belum terbentuk dalam wujud yang diinginkan. Misalnya, belum terbentuknya industri pertahanan tier 3 atau 4 yang fokus menyuplai bahan baku dan subkomponen.

Baca Juga: MoU dengan Naval Group, PTDI Komitmen Perluas Kerja Sama Industri Maritim

“Kemudian kerja sama antara institusi dan pelaku litbang belum berjalan seperti yang
diharapkan. Dan ini kaitannya tadi, dengan belum terbentuknya tier 3 dan tier 4,” kata Arief.

Arief menyebutkan, industri pertahanan dalam negeri masih bergantung terhadap komponen kritis dari penyediaan luar negeri.

“Bilamana pihak luar negeri mengetahui bahwa komponen kritis ini digunakan untuk industri pertahanan, maka permasalahan menjadi semakin runyam karena ada kebatasan-kebatasan yang akan dihadapi untuk pelaku industri di Indonesia,” tutur Arief.

Permasalahan selanjutnya adalah Indonesia yang menganut prinsip bebas aktif atau non-blok sehingga industri pertahanan dalam negeri harus berdiri sendiri.

Baca Juga: Fincantieri dan PMM Teken Kerja Sama Strategis untuk Atasi Tantangan Bawah Air

“Untuk industri pertahanan Indonesia tidak punya kawan dan tidak punya lawan. Oleh karena itu, Indonesia harus berdiri sendiri, itu tantangan,” lanjut Arief.

Ia menyebutkan bahwa industri pertahanan
suatu negara hampir tidak mungkin berdiri sendiri karena harus berkolaborasi dengan negara lain.

“Kemudian pembangunan industri pertahanan nasional tidak berkelanjutan, kembali lagi tadi pasar yang terbatas dan dukungan anggaran yang tidak mencukupi,” ucap Arief. (nma)