Jakarta, IDM – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam) terus koordinasikan Kementerian dan Lembaga serta stakeholder terkait mengenai aspek pertahanan terkait pengamanan Presiden dalam hal ini rencana pergeseran dan penggelaran Paspampres, TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta kesiapan sarana prasarana perkantoran dan huniannya.
Laksamana Pertama TNI Totot Gumulyo, Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan menegaskan bahwa ditengah pembangunan infrastruktur fisik Ibu Kota Nusantara yang saat ini tengah berjalan, aspek pertahanan negara menjadi salah satu aspek penting yang harus disiapkan dan dibangun secara komprehensif, holistik dan integral, mengingat Ibu Kota Negara menjadi center of gravity atau pusat kekuatan negara.
Baca Juga: Rimpac 2024: KRI RE Martadinata Akan Uji Manuver Pertahanan Udara di Samudra Pasifik
“Bisa kita analogikan Ibu Kota Negara adalah jantung negara dan mahkota negara yang sangat menentukan eksistensi sebuah negara, sehingga pertahanan yang tangguh dan handal untuk perlindungan dan keamanan ibu kota negara adalah harga mutlak,” kata Totot dalam keterangannya dikutip dari website Kemenko Polhukam, Jumat, (28/6).
Tentunya, lanjut Totot, untuk mewujudkan itu semua perlu koordinasi, kolaborasi dan sinergi, karena membangun pertahanan Ibu Kota Nusantara adalah pekerjaan besar yang sangat kompleks.
Baca Juga: TNI Kawal Sidang 2 WNI yang Tertangkap di Perbatasan RI-PNG
“Dengan menitikberatkan pada tugas koorsidal Kemenko Polhukam sesuai Perpres Nomor 73 Tahun 2020, Kemenko Polhukam selaku Kementerian Koordinator di bidang pertahanan negara berperan strategis mengawal pembangunan pertahanan Ibu Kota Nusantara sebagai center of gravity negara yakni korsidal penyiapan aspek pertahanan dalam rangka pengamanan Presiden berkantor di Ibu Kota Nusantara, dan korsidal pembangunan sistem pertahanan Ibu Kota Nusantara,” kata Totot. (rr)
