Kapuspen TNI: Panglima Yudo Ingin Revisi Aturan Bantuan Hukum Prajurit

Jakarta, IDM - Kapuspen TNI Laksda Julius Widjojono mengatakan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono tidak akan melindungi prajurit pelanggar hukum. Yudo bahkan disebut ingin merevisi Peraturan Panglima (Perpang) terkait bantuan hukum kepada keluarga prajurit.

Mengutip detik Jumat (11/8), Julius mengatakan keinginan revisi tersebut disampaikan Yudo kian menguat usai heboh bantuan hukum untuk keponakan Mayor Dedi Hasibuan, prajurit yang viral karena mendatangi Mapolrestabes Medan, beberapa waktu lalu.

Menurut Julius, Yudo menilai definisi keluarga yang berhak mendapat bantuan hukum masih terlalu luas sehingga revisi disebut perlu dilakukan.

Baca Juga: TNI AU Gelar Latihan Uji Kesiapan Operasional Tahun 2023

"Dengan kejadian seperti ini, kemarin Panglima TNI sempat merapatkan dengan kami untuk akan ada direvisi agar tidak terlalu meluas," kata Julius.

Ia pun mengatakan Panglima TNI terbuka dengan berbagai masukan. Dia mengatakan revisi ditujukan agar peraturan di tubuh TNI semakin baik.

"Jadi semua kejadian yang terjadi di tubuh TNI, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Panglima TNI tegas, jelas, dan terukur, juga terbuka. Untuk itu, nanti akan ada perbaikan-perbaikan dengan adanya peraturan-peraturan tadi," sambung dia.

Baca Juga: Miniatur Ranpur Hingga Seragam TNI Dipamerkan di ITTP Kamboja

Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksda Kresno Buntoro memastikan keinginan revisi sebetulnya tidak dilatari kasus apa pun. Menerutnya, rencana tersebut telah tertuang dalam program legislasi TNI tahun anggaran 2023.

"Jadi sebetulnya tidak karena perkara ini lalu mau direvisi, nggak. Kita sudah punya rencana merevisi Perpang terkait bantuan hukum ini. Mohon nanti silakan dicek kembali," tutur Kresno. (un)