Kabakamla Sebut Penanganan Masalah LCS Tidak Melulu Soal Militeristik

Jakarta, IDM - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Irvansyah mengungkapkan penanganan masalah di Laut Cina Selatan (LCS) tidak selalu mengedepankan kekuatan militer.

Hal tersebut dikarenakan banyak kapal yang melintasi Laut Cina Selatan merupakan dari sipil. Oleh karena itu, Irvansyah menyarankan sudah semestinya penanganan di kawasan itu mengedepankan partisipasi sipil.

"Kami berpandangan pertahanan di LCS tidak harus mengedepankan TNI-nya, karena yang kita hadapi lebih banyak kapal sipil, kapal ikan Vietnam, kapal coast guard Cina atau kapal lain yang sebagian besar adalah sipil," kata Irvansyah dalam acara diskusi daring di Jakarta, Selasa (19/3).

Baca Juga: 110 Siswa TNI AD Ikuti Pendidikan Kejuruan Tamtama Armed

Ia mengaku juga menyampaikan pendekatan non-militer untik penanganan masalah di Laut Cina Selatan, saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara sahabat di Asia Tenggara, seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia.

“Saya sudah sampaikan ke beberapa negara yang sudah dikunjungi, seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia, untuk meredakan ketegangan di LCS, apabila yang dimajukan militer tensinya cenderung naik," jelasnya.

Menurut Irvansyah, tiap coast guard di Asia Tenggara atau ASEAN perlu diperkuat dan mempererat kerja sama untuk bisa saling menjaga dalam menghadapi dinamika situasi ancaman di Laut Cina Selatan.

Baca Juga: Unhan Serahkan 16 Unit Rumah Apung dan 12 Rumah Panggung untuk Warga Pesisir Jakarta Utara

"Sesama coast guard di ASEAN ini perlu diperkuat dan dipererat kerja samanya sehingga bisa menjaga dalam situasi kalau di Indonesia tertib sipillah. Belum darurat militer," ujarnya.

"Jadi yang maju ini coast guard di negara ASEAN terutama yang beririsan dengan 9 dashed line Cina, dan kita udah sampaikan ide ini ke beberapa negara, terakhir kita udah berkunjung ke Filipina," imbuhnya.

Selain itu, Irvansyah juga mengusulkan Kota Ranai di Natuna dibangun stasiun atau pangkalan sebagai titik kumpul anggota untuk mengamankan perbatasan Indonesia di Laut Cina Selatan.

Baca Juga: Kodam V Brawijaya: Jawa Timur Bisa Menjadi Jawaban Atas Krisis Pangan di Indonesia

Kemudian, diplomasi mengenai Laut Cina Selatan dilakukan oleh seluruh pihak, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri sebagai ujung tombak dapat bekerja sama dengan kementerian atau lembaga lain yang terkait. Melalui kerjasama lintas kementerian dan lembaga, menurutnya penanganan masalah Laut Cina Selatan dapat lebih maksimal.

"Mungkin diplomasi ini harus dilakukan semua pihak, tidak hanya mengandalkan Kementerian Luar Negeri, semua kementerian bisa sebenarnya berbuat diplomasi, bagaimana kita mencari teman, kawan di LCS ini melalui sesuai bidang masing-masing. Memang terdepan Kemlu, tapi kementerian dan lembaga terkait juga punya tanggung jawab, kalau diorkestrasi atau dipimpin Kemlu diberi tugas kementerian ini diplomasinya ini, mungkin lebih baik lagi," jelasnya.

"Dan solusi terakhir kalau mau tenang di LCS atau Natuna Utara adalah perkuat TNI melebihi dari China," pungkasnya. (at)