Jaga Netralitas Jelang Pemilu, TNI Bakal Beri Sanksi Prajurit Terlibat Politik Praktis

Jakarta, IDM - Kepala Staf Umum (Kasum) Panglima TNI, Letjen Bambang Ismawan mengatakan TNI bakal berperan aktif mengamankan seluruh tahapan pemilihan umum (pemilu) 2024. Ia memastikan pihaknya menerapkan kebijakan netralitas dalam mengemban tugas tersebut.

Melansir keterangan Puspen TNI pada Jumat (29/9), Bambang memaparkan bahwa TNI, sebagaimana termuat dalam UU, melarang setiap prajurit TNI terlibat dalam politik praktis. Ia pun mengatakan TNI bakal menerapkan sanksi bagi prajurit yang melanggar.

Baca Juga: Panglima TNI Mutasi 19 Pati TNI AD, Ini Nama-namanya

"UU melarang setiap prajurit TNI untuk menjadi anggota partai politik, mengikuti maupun terlibat dalam kegiatan politik praktis serta dipilih menjadi anggota legislatif dalam Pemilu dan jabatan politis lainnya," kata Bambang saat memberi pembekalan kepada ratuan polisi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (29/9).

"TNI juga mempunyai aturan yang tegas bagi prajurit yang melanggar netralitas TNI. Akan diberikan sanksi,” sambungnya.

Bambang mengungkapkan, setiap tahapan pelaksanaan pemilu sangat rawan pelanggaran. Ia menilai untuk menjaga netralitas diperlukan kolaborasi yang solid antara TNI dan Polri.

Baca Juga: TNI AU dan RAAF Sukses Rampungkan Latihan Bersama Elang Ausindo 2023

Di hadapan 218 peserta yang hadir, Bambang pun menjelaskan sepak terjang TNI berupaya mengamankan setiap pesta demokrasi. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari bentuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

“Secara khusus tugas TNI dalam pengamanan Pilkada dan Pemilu tahun 2024 adalah melaksanakan operasi bantuan pengamanan kepada Polri di seluruh wilayah Indonesia guna mewujudkan situasi yang aman, tertib dan lancar,” pungkas dia. (un)