Isu Penolakan Pembangunan Yon TP Bandung, TNI Tegaskan tak Ambil Lahan Tani

Jakarta, IDM – ​TNI Angkatan Darat melalui Dandim 0624/Kabupaten Bandung, Letkol Kav Samto Betah, buka suara terkait isu penolakan pembangunan Batalion Teritorial Pembangunan (Yon TP) di Desa Cikembang, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

​Menurut Samto, lahan yang digunakan merupakan milik PTPN 1 Regional 2. Saat ini, proses penggunaan lahan tersebut tengah ditempuh melalui prosedur dan regulasi yang berlaku.

​"Jadi masyarakat tidak perlu khawatir karena kehadiran TNI bukan untuk membatasi aktivitas warga, melainkan untuk hadir membantu dan menjadi bagian dari solusi ketika masyarakat menghadapi kesulitan," kata Samto dikutip dari keterangan resmi Penkodam III/Siliwangi, Rabu (24/6).

Baca Juga: TNI AL dan Angkatan Laut Brunei Sepakat Hadapi Tantangan Maritim Kawasan

​Selanjutnya, terkait isu pergeseran peran petani oleh TNI, Samto menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengambil alih lahan pertanian masyarakat ataupun menggantikan peran petani. Justru sebaliknya, salah satu tugas Batalion TP adalah mendukung program ketahanan pangan melalui pendampingan, edukasi, penerapan teknologi pertanian, pengelolaan sumber air, serta membantu meningkatkan produktivitas hasil pertanian.

​"TNI juga tidak berorientasi pada keuntungan ekonomi dan tidak akan menjadi pesaing bagi petani maupun pelaku usaha lokal di wilayah Kertasari. Kami hadir untuk mendukung dan memperkuat para petani agar kesejahteraannya semakin meningkat," kata Samto.

​Jika ada masyarakat yang terdampak secara langsung, Samto memastikan Kodim 0624/Kabupaten Bandung akan melaksanakan penyelesaian dengan pendekatan yang humanis, musyawarah, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: Tak Perlu ke Italia, Teknisi RI Bakal Bisa Bongkar-Pasang Mesin Kapal PPA Sendiri

​"Karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melihat pembangunan Batalion TP ini secara utuh dan objektif. Jangan sampai kita terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar dan belum terverifikasi," jelas Samto.

Proses Pembangunan Batalion TP Sesuai Aturan Berlaku

​Samto pada kesempatan tersebut juga memastikan seluruh proses pembangunan Batalion TP tersebut tentu akan mengikuti aturan yang berlaku. Hal ini termasuk memperhatikan tata ruang wilayah, aspek lingkungan hidup, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

​Ia menjelaskan bahwa Batalion TP bukan hanya satuan pertahanan, tetapi juga dirancang untuk membantu pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan dan kendala di wilayah, seperti bencana alam, ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, serta pemberdayaan masyarakat.

Baca Juga: TNI AL Sita 1,8 Ton Timah Selundupan di Babel
​
​"Kita semua tahu bahwa wilayah Kertasari dan Bandung Selatan memiliki potensi bencana seperti longsor, banjir, dan pergerakan tanah yang kita tahu bersama beberapa tahun terakhir itu terjadi. Dengan adanya Batalion TP, penanganan kondisi darurat tentunya bisa dilakukan lebih cepat dan lebih efektif," jelas Samto.

Terakhir, Samto memastikan kehadiran Batalion TP justru berpotensi membuka aktivitas ekonomi baru di wilayah sekitar. Kebutuhan akan barang dan jasa otomatis akan meningkat, begitu pula dengan sektor transportasi yang dipastikan akan menjadi perhatian untuk dibangun.

​"Warung, UMKM, rumah kontrakan, hingga mungkin tenaga kerja lokal dapat diberdayakan pada saat pembangunan," tutup Samto.