Indonesia-Malaysia Resmi Tutup Patkor Malindo ke-32, Bakamla Tekankan Hal Ini

Jakarta, IDM – Indonesia dan Malaysia resmi menutup Patroli Terkoordinasi (Patkor) Optima Malindo ke-32 Tahun 2025 di Johor Bahru, Malaysia, Rabu (24/9).

Penutupan dihadiri Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI melalui Direktur Latihan Kamla, Laksma Bakamla Ivan Gatot Prijanto.

Laksma Ivan selaku ketua delegasi Indonesia menyampaikan apresiasi atas sinergi dan sambutan hangat yang diberikan oleh pihak Malaysia sepanjang pelaksanaan patroli yang berlangsung sejak 11 hingga 23 September 2025.

Baca Juga: Menanti Kedatangan Rafale, KSAU Pastikan Kesiapan Infastruktur di Lanud Roesmin Nurjadin

Ivan menekankan bahwa dinamika keamanan maritim semakin kompleks. “Mulai dari illegal fishing, penyelundupan barang, perdagangan orang, narkotika, hingga potensi masuknya gelombang pengungsi melalui jalur laut di Selat Malaka. Dalam konteks ini, kerja sama Indonesia dan Malaysia menjadi semakin penting,” ujar Ivan dalam keterangannya, dikutip Kamis (25/9).

Ivan menyebutkan, Patkor Optima Malindo yang rutin digelar kedua negara terbukti mampu menjaga keamanan, keselamatan, serta stabilitas kawasan perairan perbatasan.

“Sekaligus menghadirkan efek penggentar bagi pihak-pihak yang berpotensi melanggar hukum di laut,” kata dia.

Bakamla RI menyatakan, patroli terkoordinasi ini semakin menegaskan komitmen kedua negara serumpun untuk memperkuat stabilitas kawasan dan memastikan Selat Malaka tetap aman serta kondusif sebagai salah satu jalur pelayaran internasional terpadat di dunia.

Baca Juga: 306 Komcad Transmigran Ikuti Pendidikan Militer selama Dua Bulan

Patroli Optima Malindo ke-32 tahun ini melibatkan berbagai unsur maritim dari Bakamla RI dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), dengan agenda pengawasan sektor perbatasan, latihan bersama, serta pertukaran informasi.

Bakamla berharap kerja sama bilateral dalam bidang keamanan laut dengan Malaysia akan terus diperkuat.

“Tidak hanya pada aspek patroli terkoordinasi, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas, pertukaran informasi, serta koordinasi penindakan di lapangan,” tutur Ivan. (nma)