Dunia Makin Kompleks, KSAL Soroti Relevansi Hukum Laut UNCLOS saat Konflik Bersenjata

Jakarta, IDM – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali menyoroti tajam relevansi hukum laut internasional di tengah situasi global yang makin kompleks. Ali menilai dinamika geopolitik saat ini memicu banyak kritik terhadap efektivitas aturan kelautan dunia saat terjadi perang terbuka.

Perkembangan teknologi militer dan persaingan ketat antarnegara menjadi pemantik utama perubahan cepat pada lingkungan strategis dunia. Kondisi tersebut menuntut Indonesia untuk merumuskan langkah nyata demi membentengi wilayah laut yurisdiksi atau batas wilayah perairan hukum nasional.

Baca Juga: Usai Pukau Warga Jepang, KRI Bima Suci Berlayar Menuju Filipina

Merespons tantangan global itu, TNI AL bersama Kementerian Luar (Kemlu) RI langsung menggelar forum diskusi strategis nasional, di Jakarta, Senin (22/6). Kolaborasi ini memfokuskan pembahasan pada posisi negara pantai seperti Indonesia, dalam mengatur kebebasan navigasi atau hak lintas kapal asing bagi negara-negara yang tengah berperang.

Ali menegaskan bahwa Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982) tetap menjadi tiang utama tata tertib lautan. Namun, implementasinya kini menghadapi ujian berat di lapangan saat konflik bersenjata pecah.

"UNCLOS 1982 merupakan landasan hukum utama dalam mengatur hak dan kewajiban setiap negara di laut, khususnya negara pantai seperti Indonesia. Namun, dinamika geopolitik memunculkan berbagai kritik terkait relevansi dan implementasinya saat terjadi konflik bersenjata," ujar Ali saat membuka forum tersebut.

Baca Juga: Pangdam Cenderawasih: Semangat Hijrah Perkuat Integritas Prajurit dalam Menjaga Kedaulatan Negara

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno yang hadir memberikan sambutan kunci (keynote speech) ikut memperkuat pernyataan Ali. Arif menggarisbawahi, Indonesia memegang posisi yang sangat menentukan dalam peta diplomasi maritim global saat ini.

Melalui diskusi yang dipandu oleh pakar hukum laut Gulardi Nurbintoro ini, para pemangku kepentingan dan akademisi berupaya menyatukan persepsi. Forum ini mengupas tuntas empat paparan utama untuk merumuskan siasat terbaik bagi pertahanan dan kedaulatan hukum laut Indonesia di masa depan.