DPN Sebut Serangan Siber Makin Kompleks, Koordinasi Penanganan dan Regulasi Belum Memadai

Jakarta, IDM – Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menggelar admin game cyber security atau simulasi penanganan siber lintas kementerian/lembaga di Jakarta, Kamis (6/11).

Penyelenggaraan admin game bertujuan mewujudkan kolaborasi antarkementerian/lembaga dalam penguatan tata kelola dan kebijakan keamanan siber.

Deputi Geostrategi DPN Mayjen TNI Ari Yulianto mengatakan bahwa perkembangan teknologi digital membawa dampak strategis terhadap keamanan nasional. Seiring dengan itu, ancaman siber semakin kompleks, terstruktur, dan masif.

Baca Juga: KSAD: Tentara Harus Loyal dan Jangan Berkhianat

“Bentuk-bentuk ancaman seperti information warfare, cyber warfare, cognitive warfare, dan neocortex warfare termasuk dalam kategori ancaman nonmiliter dan hibrida yang dapat melemahkan kedaulatan negara tanpa melalui konfrontasi fisik,” kata Ari membacakan sambutan Sekretaris DPN Donny Ermawan Taufanto.

Ari menyebutkan, ancaman-ancaman seperti itu berpotensi mengganggu stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan nasional.

“Oleh karena itu, diperlukan langkah antisipatif dan upaya mitigasi yang terencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi ancaman di ruang digital,” ujar Ari.

Adapun admin game tersebut diikuti sekitar 300 orang peserta, yang mewakili kementerian/lembaga terkait hingga pegiat siber.

Baca Juga: TNI AU Bangun Dua Satuan Radar Baru, Salah Satunya Tingkatkan Pengawasan Udara di ALKI II dan IKN

Peserta akan mensimulasikan skenario ancaman siber berupa information warfare, cyber warfare, cognitive warfare, dan neocortex warfare.

Ari mengakui, seiring dengan meningkatnya intensitas dan kompleksitas serangan siber, sistem koordinasi masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya didukung regulasi yang memadai. Hal ini menjadi tantangan tersendiri.

Pada tataran implementasi, lanjut dia, masih terdapat perbedaan standar keamanan informasi, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, serta mekanisme komunikasi yang belum optimal.

Baca Juga: Tak Menaati Perintah Kedinasan Anggota TNI Terancam Diberhentikan tidak Hormat

“Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan hambatan dalam membangun situational awareness nasional yang akurat, sehingga dapat berdampak pada lambatnya proses pengambilan keputusan strategis dalam menghadapi serangan siber terhadap infrastruktur vital negara,” ucap mantan Komandan Satsiber TNI itu.

Para peserta akan memanfaatkan admin game sebagai sarana edukasi dan pelatihan untuk menguji serta meningkatkan kemampuan koordinasi lintas sektor melalui simulasi yang realistis.

Admin game juga diharapkan mampu menghasilkan rumusan kebijakan strategis serta memperkuat kapasitas pengambilan keputusan dalam menghadapi krisis siber nasional. (nma)