Diduga Prajurit TNI jadi Calo Casis, Kodam Pattimura Beri Penjelasan

Jakarta, IDM – TNI AD dari Kodam XV/Pattimura memastikan pihaknya akan menelusuri laporan terkait dugaan oknum anggotanya menjadi calo casis (calon siswa) untuk masuk menjadi prajurit TNI.

Dilansir dari keterangan Penkodam XV/Pattimura, Jumat (3/4), ​Kakesdam XV/Pattimura Kolonel Ckm dr. Daris Hidayat memberikan respons cepat menanggapi pemberitaan mengenai dugaan penipuan yang melibatkan salah satu anggotanya, Serka ATP, terkait janji kelulusan seleksi TNI AD.

Baca Juga: Pasmar 1 Marinir Resmikan Dua Batalyon Zeni Baru di Cilandak

"Menanggapi keluhan warga asal Tanimbar yang merasa dirugikan hingga puluhan juta rupiah tersebut, kami menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas kejadian yang mencoreng nama baik institusi," kata Hidayat.

​Dalam penjelasannya, Hidayat menyampaikan bahwa anggota yang bersangkutan merupakan personel Kesdam yang saat ini sedang diperbantukan (Bawah Kendali Operasi/BP) di Kodim 1502/Masohi.

"Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada korban dan pihak keluarga atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami sangat menyayangkan adanya dugaan penipuan ini, karena pada dasarnya masuk TNI itu gratis dan tidak dipungut biaya apa pun," ujarnya.

​Berdasarkan hasil pemeriksaan awal terhadap Serka ATP, terungkap fakta adanya keterlibatan saudara RB yang merupakan orang kepercayaan oknum tersebut. Serka ATP mengaku hanya menerima uang sebesar Rp30.000.000 dari saudara RB dan mengklaim telah mengembalikan seluruh uang tersebut kepada RB. Namun, pihak pelaku menyatakan tidak mengetahui apakah uang tersebut sudah diserahkan kembali kepada korban oleh perantara tersebut.

Baca Juga: TNI AD Gagalkan Penyelundupan Ganja di Perbatasan Papua

​Meski terdapat pengakuan mengenai pengembalian uang, Hidayat menegaskan bahwa hal itu tidak menghapus tindak pelanggaran yang telah dilakukan. Pihak Kesdam XV/Pattimura memastikan akan tetap memproses anggota yang bersangkutan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di lingkungan militer. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa institusi tidak akan tinggal diam terhadap praktik percaloan.

​"Kami sudah memanggil dan memeriksa yang bersangkutan. Saya tegaskan, meskipun ada klaim pengembalian uang, oknum tersebut tetap akan menerima sanksi hukum yang tegas sesuai dengan kadar perbuatannya. Tidak ada yang kebal hukum di institusi ini, apalagi menyangkut praktik calo yang sangat dilarang," tutup Hidayat.