Desk Baru, TNI akan Dilibatkan Tangani Karhutla dan PPMI-TPPO

Jakarta, IDM – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) membentuk dua desk koordinasi baru yaitu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan perlindungan pekerja migran Indonesia dan tindak pidana perdagangan orang (PPMI-TPPO). 

Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan, pembentukan dua desk ini merupakan bentuk perhatian serius Presiden Prabowo Subianto terhadap dua permasalahan tersebut.

"Korban jiwa dan kerugian terhadap lingkungan tetapi juga memiliki dampak geopolitik yang cukup signifikan karena dampak asapnya merambat sampai dengan lintas negara di samping itu pak presiden juga memberikan perhatian penuh terhadap perlindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri yang menjadi korban trafficking atau people smuggling," kata Budi dalam jumpa pers di Kementerian Kopolkam, Kamis (13/3). 

Baca Juga: RUU TNI, KSAD Tegaskan TNI AD Loyal pada Keputusan Negara

Lebih lanjut Budi menjelaskan untuk desk koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan _leading sector_nya adalah kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri dan Menteri Lingkungan Hidup. 

"Sedangkan untuk desk koordinasi perlindungan pekerja migran Indonesia leading sector nya adalah Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bersama Kapolri, Panglima TNI dan Menteri Luar Negeri," jelas Budi. 

Ia pun memaparkan untuk kebakaran hutan beberapa informasi yang bisa disampaikan berdasarkan prediksi dari BMKG meskipun saat ini di beberapa wilayah masih mengalami musim penghujan namun di beberapa wilayah sudah mulai ada titik hotspot api yang diprediksi puncaknya akan terjadi di bulan Juni hingga September 2025.

Baca Juga: Jaga Perairan Kalimantan Tengah, TNI AL Bangun Lanal Kumai

"Dengan daerah rawan hotspot api yang sudah terjadi, di Gorontalo di Riau NTT Sumatera Selatan Jambi Lampung Bangka Belitung Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Sumatera Barat Sumatera Utara Kalimantan Barat Kaltim dan Papua selatan. Oleh karenanya, pemerintah menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau yaitu yang akan diproduksi mulai terjadi pada bulan April Mei dan Juni dan puncaknya di bulan Agustus," kata Budi. 

Terkait pekerja migran, lanjutnya presiden Prabowo sangat memberi perhatian besar kepada para pekerja migran Indonesia sebab mereka berjuang memberikan yang terbaik untuk keluarganya dan negara dalam devisa yang dikirimkan ke Indonesia

"Kita semua tahu bahwa pekerja migran merupakan pahlawan devisa di mana remitansinya mencapai Rp251 triliun pada tahun 2024. Tentu kontribusi ini sangat berarti dan pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap saudara kita dengan membentuk desk koordinasi perlindungan pekerja migran Indonesia dan tindak pidana perdagangan orang," tutupnya. (rr)