Bagaimana Ketentuan Status Gugur Prajurit TNI? Ini Penjelasannya

Jakarta, IDM – Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui Direktorat SDM Kekuatan Pertahanan (Kuathan) tengah gencar mensosialisaikan ketentuan mengenai status gugur atau tewas bagi prajurit TNI. Hal ini terlihat saat Direktur SDM Kuathan Kemhan RI, Brigjen TNI Eddy Susanto mengunjungi Pangdam I/Bukit Barisan (I/BB) Mayjen TNI Hendy Antariksa untuk membahas sosialisasi ini.

Dilansir dari keterangan Penkodam I/BB, Rabu (14/10), sosialisasi tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenhan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Status Gugur atau Tewas bagi Prajurit TNI.

Baca Juga: Dansesko Pimpin Program Kerja Sama Opsgab TNI untuk Perkuat Interoperabilitas

Pangdam I/BB menyambut baik kunjungan tersebut sebagai bagian dari koordinasi untuk mendukung pemahaman terhadap ketentuan yang berkaitan dengan status gugur atau tewas bagi prajurit TNI.

Sementara itu, Brigjen TNI Eddy Susanto berharap melalui sosialisasi tersebut, para peserta dapat memahami ketentuan yang berlaku secara lebih baik, sehingga pelaksanaannya dapat menjadi pedoman dalam penanganan status gugur atau tewas bagi prajurit TNI sesuai peraturan.

Baca Juga: TNI dan Militer Australia Mantapkan Persiapan Jelang Pendaratan Amfibi di Situbondo, Tim Pengintai ADF Dilibatkan

Untuk diketahui, ada beberapa ketentuan utama dalam Permenhan No. 16 Tahun 2022. Pertama, status gugur diberikan kepada prajurit yang meninggal dalam perawatan saat bertugas pada Operasi Militer Perang (OMP)/ Operasi Militer Selain Perang (OMSP) , atau dinyatakan hilang setelah pencarian satu tahun tanpa hasil. Kedua, status tewas diberikan kepada prajurit yang meninggal akibat kecelakaan kerja saat menjalankan tugas di luar kondisi gugur. Ketiga, status meninggal dunia diberikan kepada prajurit yang meninggal di luar waktu penugasan.