Antisipasi Kedatangan Kapal Rohingya, Pangkoarmada I Laksanakan Patroli di Sabang

Jakarta, IDM - Pangkoarmada I Laksamana Muda Achmad Wibisono melaksanakan patroli udara maritim untuk melihat langsung situasi keamanan perairan dan pesisir utara Aceh, Selasa (12/12).

Dikutip dari laman TNI AL, Rabu (13/12), menggunakan pesawat TNI AL P-8203 dengan captain pilot Kapten Laut (P) Musmulyadi, Achmad berpatroli selama kurang lebih dua jam di atas perairan Sabang dan sekitarnya.

Kegiatan yang tergabung dalam Operasi Tombak Sagara 2023 ini juga dilakukan untuk memantau kondisi di perairan utara Aceh yang tengah marak terjadi masuknya kapal pengungsi etnis Rohingya di wilayah tersebut.

Baca Juga: Terjun Tempur Prajurit Taifib 3 Marinir untuk Latih Kemampuan Operasi Lintas Udara

Hasil patroli udara yang dilaksanakan langsung oleh Achmad hari ini berlangsung dengan aman. Dari keterangan yang diperoleh, belum ditemukan hal-hal yang mencurigakan, termasuk keberadaan kapal pengungsi etnis Rohingya di perairan laut Aceh.

Sebelumnya, dalam sebuah kolom komentar pada unggahan akun Instagram resmi TNI AL, dijelaskan bahwa patroli terus dilakukan di sekitar perairan Aceh yang merupakan area perbatasan Indonesia dengan negara lain.

"Terima kasih banyak atas saran masukannya. Pihak TNI AL telah malaksanakan patroli secara rutin dan berkesinambungan di sekitar Perairan di Aceh," kata TNI AL dikutip dari akun Instagram @tni_angkatan_laut.

TNI AL mengungkapkan, pihaknya tidak bisa semena-mena mengusir pengungsi Rohingya dari Indonesia atas dasar kemanusiaan.

Baca Juga: 4 Perwira TNI AD Terima Penghargaan Colin East Award dari Australia

"Namun, dengan telah masuknya Rohingya ke dalam perairan Aceh, pihak TNI AL tidak boleh mengusir Rohingya, hal tersebut karena Faktor Kemanusiaan," ujarnya.

Komunikasi dan koordinasi antara TNI AL dengan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Ditjen Imigrasi serta UNHCR, dan IOM untuk mencari "win-win solution" bagi pengungsi Rohingya.

"Dalam penanganan Rohingya tsb, pihak TNI AL akan berkoordinasi secara ketat dgn instansi pemerintah terkait dhi. Kemenlu dan Imigrasi serta pihak United Nation High Commissioner for Refrugees (UNHCR) dan International Organisation of Migration (IOM)," katanya. (at)