Jakarta, IDM – Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Tandyo Budi mengatakan jika konsep pertahanan semesta (total defence) yang diterapkan di Ibu Kota Nusantara (IKN) melibatkan pertahanan militer dan nirmiliter yang terintegrasi. Melalui konsep ini diharapkan mampu menanggulangi dan mencegah ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan negara dengan pendekatan defensif aktif.
Hal tersebut dikatakan Wakil KSAD yang membacakan amanat tertulis dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat memimpin upacara penetapan 500 personel komponen cadangan (Komcad) di Kalimantan Selatan, Rabu (11/9). Upacara ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara di wilayah Pulau Kalimantan dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca Juga: Butuh Kapal Berkemampuan “Ocean Going”, KSAL: Kepikiran LHD
Selain itu, ia menekankan pentingnya penerapan smart defense yang menggabungkan teknologi dan diplomasi dalam strategi pertahanan ini, yaitu mencakup dual strategy yang melibatkan seluruh komponen bangsa, wilayah, dan sumber daya nasional.
“Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Pasal 1 Ayat 9 mengamanatkan bahwa Komponen Cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar serta memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama,” ujarnya.
Pembentukan Komcad di Kodam VI/Mulawarman Gelombang I Tahun 2024 yang dilaksanakan selama tiga bulan ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan negara di Kalimantan dan mendukung pengamanan Ibu Kota Nusantara.
Baca Juga: Pangkostrad Tutup Latma Safkar Indopura ke-36
Selama mobilisasi, Komcad berstatus sebagai kombatan dan tunduk pada hukum militer sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), sementara pada saat demobilisasi, mereka kembali pada peradilan umum.
Aturan demobilisasi dilakukan sesuai perintah Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan DPR RI di bawah komando Panglima TNI. Sementara bagi Komcad yang berstatus ASN, karyawan, buruh, dan mahasiswa, mobilisasi tidak akan menyebabkan pemberhentian atau putusnya hubungan dengan instansi mereka. (nhn)