TNI Tambah 81 Penyidik Handal, Siap Jaga Integritas dan Transparansi

Jakarta, IDM – TNI melalui Pusat Polisi Militer (Puspom) menambah 81 penyidik handal. Hal ini dipastikan saat Danpuspom TNI, Mayjen TNI Yusri Nuryanto memimpin upacara pengangkatan sumpah jabatan penyidik yang dilaksanakan di Pusat Pendidikan Polisi Militer (Pusdikpom) Puspomad, Cimahi, Senin (14/9).

Dilansir dari keterangan Penpuspom TNI, Selasa (15/9), dalam upacara tersebut, dilaksanakan pengangkatan sumpah jabatan penyidik terhadap 81 personel, yang terdiri dari 31 Perwira dan 50 Bintara.

Baca Juga: TNI AD Rombak Total Jembatan Pongpet yang Ambruk di Pangandaran

"Pengambilan sumpah jabatan ini merupakan bagian penting dalam rangka meningkatkan profesionalisme serta kualitas sumber daya manusia Polisi Militer TNI, khususnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan," kata Yusri.

Lebih lanjut ia menekankan bahwa tugas penyidik memiliki tanggung jawab yang besar karena berkaitan langsung dengan proses penegakan hukum dan pencarian kebenaran. Oleh karena itu, setiap penyidik dituntut untuk bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, serta senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menangani setiap perkara.

"Ke depan, para penyidik diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri seiring dengan semakin kompleksnya tantangan tugas penegakan hukum di lingkungan TNI. Perkembangan teknologi, dinamika sosial, serta modus pelanggaran hukum yang semakin beragam menuntut penyidik untuk terus belajar, beradaptasi, dan meningkatkan kemampuan investigasi dengan tetap berpedoman pada hukum dan norma yang berlaku," kata Yusri.

Baca Juga: Rangkaian HUT, TNI Gelar Pameran Alutsista dan Expo Teknologi Militer di Monas pada 19-20 September

Ia pun memastikan selain memiliki kemampuan teknis penyidikan yang mumpuni, para penyidik juga diharapkan memiliki integritas yang kuat, tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, serta mampu menjaga kerahasiaan dan kehormatan institusi.

"Setiap tindakan dalam proses penyidikan harus dilaksanakan secara objektif, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi seluruh pihak," pungkas Yusri.