TNI Sahkan Doktrin Baru, “Perisai Trisula Nusantara”

Jakarta, IDM – TNI mengesahkan doktrin baru bernama “Perisai Trisula Nusantara”. Pengesahan dipimpin Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita di markas Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Kodiklat) TNI, Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (2/7).

Acara bertajuk “Uji Naskah III dan Pengesahan Doktrin TNI Perisai Trisula Nusantara” itu turut dihadiri para pejabat utama TNI secara hybrid. Sementara Komandan Kodiklat TNI Letjen M Naudi Nurdika hadir secara langsung mendampingi Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI.

Baca Juga: Manajer Kopdes-Kampung Nelayan Merah Putih tak Lagi Diproyeksikan jadi Komcad

Dalam arahannya, Panglima TNI menyampaikan apresiasi kepada Dankodiklat TNI beserta tim penyusun atas penyelesaian rumusan doktrin Perisai Trisula Nusantara.

Agus mengatakan, perubahan lingkungan strategis global dan karakter peperangan modern menuntut TNI memiliki doktrin yang adaptif, relevan, dan mampu menjawab tantangan operasi militer masa kini.

“Perkembangan peperangan yang saat ini terjadi di berbagai negara menunjukkan perubahan yang sangat signifikan sehingga perlu menjadi perhatian kita bersama,” ujar Agus.

Agus menjelaskan bahwa peperangan modern kini ditandai dengan penggunaan rudal jarak jauh, drone kamikaze dan swarm, peperangan elektronik, hingga perang informasi yang dilaksanakan secara terpadu.

“Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya transformasi doktrin TNI agar mampu menghadapi ancaman multidimensi secara efektif dan profesional. Saya berpendapat bahwa memang sudah saatnya kita mengubah doktrin untuk menghadapi peperangan masa kini,” ujar Panglima TNI ke jajaran.

Baca Juga: Intip Misi KRI Bima Suci, Kapal Latih Kebanggaan TNI AL yang Tiba di Manila

Dalam diskusi bersama awak media pada 26 Juni lalu, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa doktrin Perisai Trisula Nusantara merupakan turunan dari konsep defensif aktif.

Disebut “perisai” karena gabungan tiga matra akan melindungi wilayah udara, laut, dan darat kedaulatan nasional.