TNI Bentuk Gugus Tugas Kedaulatan Pangan, Ini Tugasnya

Jakarta, IDM – TNI membentuk Gugus Tugas Kedaulatan Pangan TNI dalam rangka memperkuat ketahanan nasional sekaligus mendukung program strategis pemerintah di sektor pangan.

Gugus Tugas Kedaulatan Pangan TNI terus mengakselerasi, mengawasi, dan mendampingi pelaksanaan program ketahanan pangan di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi mengatakan, keberadaan gugus tugas ini merupakan komitmen TNI dalam menjalankan tugas pokok Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9, yakni membantu tugas pemerintahan di daerah, termasuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Gugus tugas melibatkan kekuatan teritorial TNI Angkatan Darat, unsur TNI Angkatan Laut di wilayah pesisir, serta dukungan logistik dan distribusi udara dari TNI Angkatan Udara untuk menjangkau wilayah terpencil.

Baca Juga: Berkat Akmil, Letda Inf Admiral Yasser Sofyan Bisa Bersekolah di Inggris dan Jadi Delegasi ke Singapura

Dengan pendekatan terintegrasi, Gugus Tugas Kedaulatan Pangan TNI berperan mempercepat pelaksanaan program ketahanan pangan dan memperkuat infrastruktur pertanian, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta daerah rawan krisis.

Kristomei mengatakan bahwa Gugus Tugas Kedaulatan Pangan TNI bekerja dengan pendekatan teritorial berbasis desa dan wilayah.

“Ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional. Melalui kekuatan teritorial, TNI hadir bukan hanya sebagai penjaga, tetapi juga sebagai penggerak kemandirian pangan dari tingkat desa hingga nasional,” kata Kristomei dalam siaran pers Puspen TNI, Kamis (24/7).

Kapuspen TNI juga menegaskan bahwa tantangan pangan saat ini bukan lagi isu sektoral, melainkan isu strategis yang membutuhkan keterlibatan semua komponen bangsa.

“TNI memandang pangan sebagai bagian dari pertahanan. Karena itu, kami tidak hanya menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga memastikan lumbung pangan rakyat tetap terjaga dan berdaya saing,” ujar Kristomei.

Baca Juga: Perkuat Kolaborasi Antarlembaga Pendidikan Militer, Seskoau Terima Kunjungan Delegasi LSC Sri Lanka

Program gugus

Program dari Gugus Tugas Kedaulatan Pangan TNI seperti pembukaan dan pendampingan lahan pertanian produktif; pembangunan embung, sumur bor, dan pengawasan dan pengendalian saluran irigasi pertanian; pelatihan dan pendampingan petani dan pemuda desa melalui Babinsa; kolaborasi dengan kementerian, pemda, BUMN, dan swasta; stabilitas harga gabah sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) dan perlindungan petani pascapanen; hingga dukungan terhadap distribusi dan ketersediaan pupuk secara tepat sasaran.

Sejak 2019, TNI telah dilibatkan dalam berbagai program strategis pangan nasional dengan capaian yang signifikan. Dalam program cetak sawah, dari target 130.000 hektar lahan baru, pemerintah bersama TNI berhasil merealisasikan 129.000 hektar sawah baru. TNI juga terlibat dalam berbagai pompanisasi.

Untuk program optimasi lahan, dari target 352.853 hektar, telah terealisasi 326.477 hektar atau 92,5 persen pada 2024.

Baca Juga: Beri Pembekalan kepada Perwira Remaja AAU 2025, KSAU: Jadi Pemimpin Tangguh dan Visioner

Selain itu, TNI juga terlibat aktif dalam pendampingan distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran dan terhindar dari penyimpangan, serta mendampingi kelompok tani dalam memperluas luas tambah tanam (LTT).

TNI juga mengoptimalkan lahan satuan TNI untuk penanaman komoditas prioritas seperti padi, jagung, tebu, gandum, dan kedelai.

Sementara dalam rangka mendukung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan penyaluran bantuan pangan pemerintah, TNI mendampingi penyaluran kepada 18.277.083 keluarga penerima manfaat di 83.469 desa pada 38 provinsi sepanjang periode Juni hingga Juli 2025.

“Seluruh kegiatan ini melibatkan kekuatan Satkowil TNI secara masif, termasuk 15 Kodam, 47 Korem, 349 Kodim, 3.696 Koramil, dan 75.406 Babinsa dalam program SPHP dan bantuan pangan, serta 11 Kodam, 28 Korem, 171 Kodim, 915 Koramil, dan 8.601 Babinsa dalam kegiatan serapan gabah dan beras di berbagai wilayah,” kata Kapuspen TNI. (nma)